Viral Rumah DP 0 Rupiah Dijadikan Indekos, PSI: Bukti Program Anies Gagal

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 21 Juni 2023
Viral Rumah DP 0 Rupiah Dijadikan Indekos, PSI: Bukti Program Anies Gagal

Rusunami DP 0 Rupiah di Jalan H Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (ANTARA/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Viral di media sosial (medsos) ihwal Rumah DP 0 rupiah di Menara Samawa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, disewakan sebagai indekos.

Kasus ini pun mendapatkan sorotan tajam dari Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan.

Baca Juga

Prasetyo Edi Sebut Pengadaan Lahan di Pulogebang Terkait Program Rumah DP Rp 0

August mengatakan, hal tersebut menjadi bukti kalau program rintisan Anies Baswedan gagal serta tak bermanfaat untuk warga DKI Jakarta.

"Ini bukti program rumah DP 0 rupiah gagal. Apa yang diragukan PSI menjadi nyata. Pemprov mestinya bukan hanya menindak yang saat ini ada, tapi juga mengusut sampai tuntas kasus ini," ucapnya di Jakarta, Rabu (21/6).

August mengatakan kegagalan program mulai dari promosi hingga pemasaran yang sudah PSI ragukan sejak awal, ternyata semakin diperparah dengan kecerobohan pihak-pihak yang memanfaatkan longgarnya pengawasan Pemprov DKI.

Baca Juga

Alasan Pemprov DKI Turunkan Target Pembagunan Rumah DP 0 Persen

Menurutnya, kegagalan program mulai dari promosi hingga pemasaran yang sudah PSI ragukan sejak awal, ternyata semakin diperparah dengan kecerobohan pihak-pihak yang memanfaatkan longgarnya pengawasan Pemprov DKI.

"Malah kami menduga ada persekongkolan dalam hal ini, dan bisa saja sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan melibatkan pihak pengelola. Untuk itu Sekda Pemprov DKI yang menginstruksikan pelaporan hingga pemeriksaan di lapangan perlu dilengkapi dengan auditor/inspektorat agar persoalan ini semakin jelas," urainya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan, mestinya program rumah dp 0 rupiah ini bertujuan untuk masyarakat Jakarta yang tidak memiliki hunian layak.

"Tapi, pada akhirnya malah dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dikomersilkan daripada disalahgunakan, lebih baik rumah tersebut dialihfungsikan untuk rusunami," tegasnya. (Asp).

Baca Juga

Pj DKI 1 Lanjutkan Program Rumah DP 0 Rupiah Tanpa APBD

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Rumah Dp 0 Rupiah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan