Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengkritisi sikap beberapa menteri dan pejabat negara yang kepergok tak menggunakan masker.
Seperti beredarnya foto jajaran menteri bidang ekonomi pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) 2020 yang menuai kritik karena tidak memakai masker dan menjaga jarak dan kumpulan komunitas motor bersama pejabat negara.
Baca Juga
Viral Para Menteri Jokowi Tak Pakai Masker dan Tanpa Jaga Jarak di RKTM Bali
Menurut Trubus, jika menyalahi aturan harus diberi sanksi jika terbukti melanggar protokol kesehatan.
"Presiden harus memanggil. Kebijakan presiden itu sering tidak bisa diterjemahkan oleh anak buahnya," kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/8).
Ini mengingat Jokowi sudah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 yang mengatur soal sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Menurutnya aturan ini tidak boleh pandang bulu.
Dalam Inpres tersebut, protokol kesehatan yang diatur termasuk perlindungan kesehatan individu. Dimana poin pertama menyebut penggunaan masker.
"Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidup dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya," tulis Inpres tersebut.
Tiap individu juga wajib menjaga jarak fisik, membersihkan tangan secara teratur dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sanksi dapat diberikan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum jika didapati melanggar protokol kesehatan.
Terdapat empat macam sanksi yang bisa diberikan, yakni teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, sampai penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
Dalam hal ini, Trubus meminta Jokowi menelusuri soal kemungkinan menterinya melanggar protokol kesehatan. Aksi yang dilakukan menteri Jokowi, katanya, merupakan wujud ketidaksantunan publik.
Karena ia menilai seharusnya pejabat publik menjadi garda utama dalam mencontohkan penerapan kebijakan yang sepatutnya.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi mengaku sangat kecewa dengan penampakan foto bersama jajaran Kementerian koordinator bidang Perekonomian yang usai rapat di Bali.
“Atas beredarnya foto ini, pemerintah mestinya malu dengan tidak singkronnya perilaku birokrat di dalam pemerintahan dengan himbauan pemerintah sendiri,” kata pria yang karib disapa Uki itu beberapa waktu lalu.
Ia pun memperingatkan kepada jajaran pejabat negara itu agar tidak menyalahkan beredarnya foto bersama yang mengabaikan protokol kesehatan, sebagai bagian dari standar pencegahan penularan COVID-19 oleh pemerintah maupun organisasi kesehatan dunia (WHO).
“Jangan salahkan beredarnya foto, tapi salahkan perilaku!,” tegasnya.
Di sisi lain, kekecewaanya itu juga diutarakan Uki mengingat, dirinya yang merupakan salah satu influencer yang kerap sekali mengampanyekan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat, seperti dihabisi dengan penampakan foto para pejabat negara itu.
“Sedangkan aparat dan birokrat pemerintah aja lalai. Bikin senewen,” ucapnya.
Baca Juga:
Uki tetap memberikan sindiran keras, bahwa persoalan protokol kesehatan harus bisa dilaksanakan para pejabat negara agar bisa menjadi contoh bagi rakyat lainnya.
“Bahwa masih ada foto tanpa masker yang beredar, itu menandakan mereka memang harus terus pakai masker sebagai pejabat publik,” tandasnya.
“Pejabat publik jangan pernah merasa tidak diawasi apalagi dilihat sebagai contoh perilaku disiplin prokes, karena mereka sendiri yang buat dan menerapkan aturan,” tutup Uki. (Knu)
