Soffi Amira
MerahPutih.com - Media sosial tengah dihebohkan dengan video Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Melalui video yang beredar pada Senin (11/5), juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta.
Pada lomba tersebut, Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat nilai -5 untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK.
Namun, jawaban serupa yang disampaikan Grup B dari SMAN 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita WB.
Baca juga:
Peserta Grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun, juri menyatakan jawaban Grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas.
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, memuji keberanian siswi SMA Negeri 1 Pontianak, Josepha Alexandra atau Ocha, yang langsung memprotes saat jawabannya dianggap salah.
Ia menyebutkan, bahwa Ocha gigih memperjuangkan kebenaran.
"Sifat teguh hati dan berani dalam mempertahankan kebenaran patut kita teladani bersama," kata Habiburokhman dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (12/5).
Baca juga:
Habiburokhman menyayangkan sikap dewan juri hingga pembawa acara lomba tersebut. Ia menganggap juri hingga pembawa acara anti-kritik dan menyebut mereka harusnya meminta maaf kepada Ocha.
"Di sisi lain kami menyayangkan sikap juri, panitia termasuk pembawa acara yang tidak mengakui kesalahan dan menunjukkan sikap antikritik. Selayaknya mereka meminta maaf kepada Ocha," ucap dia.
Habiburokhman juga mengungkapkan, bahwa kesalahan juri dalam lomba cerdas cermat tersebut tidak bisa dipandang sepele. Ia pun meminta rangkaian lomba dihentikan sementara dan juri diganti.
Baca juga:
Angka Putus Sekolah Turun Signifikan, DPR Soroti Tantangan Pendidikan Indonesia
Jangan sampai maksud melakukan edukasi justru yang terjadi justru kontraproduktif.
“Kami mengusulkan agar juri acara tersebut diganti dan acara dihentikan sementara sampai ada jaminan perbaikan serius," ujar Habiburokhman yang juga Ketua Komisi III DPR ini. (knu)
