Andika Pratama
MerahPutih.com - Polda Jawa Timur menetapkan aktivis wanita Veronica Koman menjadi tersangka kasus provokasi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan mengatakan penetapan tersangka Veronica Koman merupakan pemeriksaan sejumlah saksi.
Baca Juga
LSM dan NGO dalam Negeri Diduga terima Dana Asing untuk Memancing Kericuhan di Papua
"Dari hasil pemeriksaan saksi 6 (yakni) 3 saksi dan 3 saksi ahli, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Veronica Koman," ujar Luki kepada wartawan, Rabu (4/9)
Luki mengatakan, setelah pendalaman dari media, hasil dari HP dan pengaduan dari masyarakat, Veronica Koman ini salah satu yang sangat aktif membuat provokasi.
"Provokasi di dalam maupun di luar negeri untuk menyebarkan hoaks dan juga provokasi," jelas Luki.
Terkait insiden di asrama mahasiswa Papua, VK menurut polisi aktif menyebarkan hoaks dan melakukan provokasi.
"Pada saat kejadian kemarin yang bersangkutan tidak ada di tempat tapi di Twitter sangat aktif memberitakan mengajak provokasi di mana ada katakan ada seruan mobilisasi aksi monyet," imbuh Luki.
Baca Juga
Yang Kurang Dilakukan Pemerintah Terhadap Papua Versi Buya Syafii Ma'arif
Cuitan Veronica Koman di Twitter yang dinilai polisi sebagai provokasi yakni soal penangkapan dan penembakan mahasiswa Papua di Surabaya.
"Ada lagi tulisan momen polisi mulai tembak ke dalam, ke asrama papua, total 23 tembakan termasuk gas air mata, anak-anak tidak makan selama 24 jam haus dan terkurung, disuruh keluar ke lautan massa," kata dia.
"Kemudian ada lagi 43 mahasiswa papua ditangkap tapa alasan yang jelas 5 terluka, 1 kena tembakan gas air mata, dan semua kalimat-kalimat selalu diinikan (terjemahkan) dengan bahasa Inggris," lanjutnya.
Atas perbuatannya, menurut Luki, Veronica bakal dijerat dengan pasal berlapis. Di antaranya UU KUHP 160 UU ITE dan lainnya
"Ini banyak sekali, kami putuskan bahwa saudara VK kami tetakan menjadi tersangka, dan ini salah satu yang sangat aktif melakukan provokasi, sehingga membuat keonaran, ini pasalnya berlapis yaitu UU ITE, UU KUHP 160, UU 1 tahun 46,dan UU 40 tahun 2008," kata Luki
Diketahui, pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya terjadi pada Agustus lalu. Kala itu, warga dan sejumlah anggota ormas mendapat informasi dari media sosial bahwa Bendera Merah Putih dibuang ke selokan air oleh mahasiswa Papua.
Tak lama, Asrama Mahasiswa Papua dikepung. Setibanya massa di asrama, ternyata tidak ada Bendera Merah Putih yang dibuang ke selokan.
Massa tetap mengepung dan meminta para mahasiswa Papua keluar dari asrama. Mahasiswa bergeming. Mereka tidak mau menuruti kemauan massa dan mengurung diri dalam asmara.
Baca Juga
Merujuk Gus Dur, Ma'ruf Amin Nilai Pendekatan Budaya Atasi Masalah Papua
Ujaran rasialisme itu memantik aksi protes di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Masyarakat meminta agar oknum yang melontarkan ujaran rasialisme diusut tuntas.
Aksi protes tidak hanya berupa unjuk rasa. Di beberapa tempat, misalnya di Sorong, Papua Barat dan Jayapura, Papua, berujung perusakan bangunan komersial dan fasilitas publik. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 68 tersangka atas sejumlah perisitwa yang terjadi sejak pertengahan Agustus lalu. (Knu)
