LSM dan NGO dalam Negeri Diduga terima Dana Asing untuk Memancing Kericuhan di Papua

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 04 September 2019
LSM dan NGO dalam Negeri Diduga terima Dana Asing untuk Memancing Kericuhan di Papua

Kerusuhan di Papua. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98, Anto Kusumayuda menilai bahwa persoalan kerusuhan Papua dan Papua Barat dewasa ini bukan berjalan natural, melainkan adanya intervensi asing agar kondisi masyarakat di Indonesia Bagian Timur itu terus memanas.

Ia menilai intervensi itu berasal dari oknum dari luar negeri yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan mereka.

Baca Juga

Merujuk Gus Dur, Ma'ruf Amin Nilai Pendekatan Budaya Atasi Masalah Papua

"Pihak asing tentunya tidak bekerja sendiri dalam memuluskan agendanya membuat Papua rusuh untuk menguasai Papua demi kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial politik," kata Anto dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Rabu (4/9).

Anto juga menilai bahwa ada agen-agen asing yang melakukan propaganda dengan berkonspirasi dengan pihak-pihak jaringan di dalam negeri, dengan organisasi atau lembaga di Papua. Mereka seperti terawat dan tiada hentinya mempropagandakan agar Papua Merdeka.

Menciptakan suasana Papua tidak kondusif adalah target misi mereka agar terkesan bahwa pemerintah Indonesia abai terhadap masyarakat di sana, sehingga narasi yang dibangun agar Papua melakukan referendum dan bisa merdeka dari NKRI adalah tujuan utamanya.

Kerusuhan di Papua. Foto: ANTARA

Tidak hanya itu saja, Anto menduga adanya manuver para lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan NGO di dalam negeri yang mendapatkan suntikan dana dari asing juga ikut menjadi penyeru kegaduhan tersebut dengan dalih penegakan hak asasi manusia.

Baca Juga

Pasca kerusuhan, Stok Gas Elpiji di Papua Aman

"Isu Papua selalu dijadikan komoditas politik elit politik nasional dalam melakukan bargaining untuk kepentingan kekuasaan dan jabatan. Tidak hanya itu masih adanya NGO atau LSM di dalam negeri yang mendapatkan dana dukungan dari asing sehingga menjadi agen asing kepanjangan tangan asing di dalam negeri untuk memuluskan agenda kepentingan asing di dalam negeri," terangnya.

Anto pun enggan menyebutkan nama-nama LSM atau NGO tersebut. Hanya saja ia memberikan sinyal bahwa mereka yang justru mengakomodir bahwa Papua bisa merdeka.

"Mereka NGO dan LSM ikut men-support pergerakan kelompok Papua Merdeka, NGO dan LSM tersebut menjadi penghianat bangsa dan negara, karena tidak ada sumbangan dana program dari asing ke LSM atau NGO yang gratis tiada lain memiliki kepentingan untuk tujuan politik menguasai Indonesia salah satunya dengan persoalan Papua," jelas dia.

Indikasi kejadian rusuh Papua kata Anto, memiliki motif ingin mencoreng wibawa Presiden Jokowi dan mengancam kedaulatan NKRI.

"Siapapun yang terlibat apakah pejabat penting di pemerintahan, LSM -NGO, politisi barisan sakit hati, (semuanya) harus ditindak tegas tanpa pandang bulu karena telah merongrong kedaulatan NKRI. Kalau dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan," papar dia.

Maka dari itu, Anto bersama dengan pimpinan organisasi lainnya mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap tegas terhadap agen-agen asing di dalam negeri yang ikut memanaskan situasi Papua dan Papua Barat itu.

"Kami sangat mendukung Presiden Jokowi untuk mengungkap, menuntaskan dan menindak tegas pihak-pihak jaringan asing di dalam negeri, LSM - NGO yang bekerja untuk asing memperkeruh situasi di dalam negeri terkait Papua dan elit politik nasional, baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan yang memperkeruh Papua," tegasnya.

Baca Juga

Yang Kurang Dilakukan Pemerintah Terhadap Papua Versi Buya Syafii Ma'arif

Anto bersama dengan elemen-elemennya menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk berdoa agar konflik Papua dan Papua Barat segera mereda.

"Kami mengajak dan menyerukan pada saudaraku seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama berdoa dan berjuang membela dan menjaga Papua, Papua Barat dari rongrongan pihak-pihak asing yang mengacaukan dan memprovokasi Papua lepas dari NKRI," tutupnya. (Knu)

#Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Dua anggota Marinir tewas dalam penembakan dan penyergapan terencana di Maybrat, Papua Barat Daya.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Indonesia
3 Jam di Yahukimo, Gibran Akui Kunjungan Kerja Paling Menantang
Gibran mengapresiasi para prajurit TNI yang sudah mengamankan situasi sehingga kunjungan kerja di Yahukimo di tiga lokasi berjalan lancar.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
3 Jam di Yahukimo, Gibran Akui Kunjungan Kerja Paling Menantang
Bagikan