Varian COVID-19 Delta Sudah Masuk Merauke

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Juli 2021
Varian COVID-19 Delta Sudah Masuk Merauke

Penyemprotan disinfektan di Penjara. (Foto: Dirjen Pas)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI menyatakan COVID-19 varian Delta sudah menyebar di Merauke, Papua, berdasarkan uji sampel yang dikirim.

"Hasil pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim ke Litbangkes Pusat pada Senin malam (20/7) sekitar pukul 23.00 WIT, menunjukkan positif terpapar COVID-19 varian Delta," kata Juru Bicara Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Merauke Neville Maskita dikutip Antara.

Baca Juga:

Dua Pelaku Pemalsuan Dokumen COVID-19 Ditangkap Polisi, Begini Modusnya

Presiden Joko Widodo meminta kepada para kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau wali kota untuk fokus kepada penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini mengalami lonjakan akibat varian delta. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan perkiraan akan munculnya varian baru lagi sehingga menyebabkan akhir pandemi akan lebih panjang dari yang sebelumnya diperkirakan.

"Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota yang didukung oleh seluruh jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) agar semuanya fokus kepada masalah ini, baik sisi Covid-19-nya maupun sisi ekonomi. Manajemen serta pengorganisasian adalah kunci. Saya minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Presiden.

Presiden memandang, menghadapi pandemi ini dibutuhkan kepemimpinan di lapangan yang kuat. Kepemimpinan yang dimaksud Presiden adalah yang menguasai lapangan serta bisa bergerak cepat dan responsif.

"Kepemimpinan lapangan ini harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa," imbuhnya.

Presiden memahami ada aspirasi masyarakat yang meminta agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Menurut Presiden, hal tersebut bisa dilakukan jika kasus penularan COVID-19 sudah rendah dan jika kasus dengan gejala berat yang masuk ke rumah sakit juga sudah rendah.

"Bayangkan, kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini," ungkapnya.

Kepala Negara juga kembali menegaskan pentingnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama menjaga jarak dan memakai masker. Hal tersebut merupakan salah satu dari dua kunci utama menyelesaikan pandemi Covid-19 ini, selain vaksinasi adalah kedisplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker.

"Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang didukung oleh jajaran Forkopimda, betul-betul semuanya fokus dan bertanggung jawab terhadap semua ini. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan," lanjutnya.

Vaksinasi. (Foto: Antara)
Vaksinasi. (Foto: Sekretariat Presiden)

Selain mengingatkan pentingnya disiplin protokol kesehatan, masyarakat juga perlu diedukasi tentang cara mendeteksi dini apabila mereka terpapar Covid-19. Presiden berujar bahwa masyarakat juga perlu diarahkan ke mana mereka berkonsultasi dengan dokter, hingga bagaimana cara mereka memperoleh obatnya.

"Masyarakat juga harus tahu cara mendeteksi dini (apabila) tertular Covid-19 kemudian ke mana memperoleh obat dan ke mana berkonsultasi – apakah ke dokter atau ke rumah sakit," jelasnya.

Preside meminta kepada para kepala daerah agar tindakan pendisiplinan protokol kesehatan di sejumlah tempat seperti pasar, pabrik, mal, hingga rumah ibadah didetailkan aturannya. (Knu)

Baca Juga:

Warga Sekitar Pemakaman COVID-19 Keputih Keluhkan Raungan Sirene Ambulans

#COVID-19 #Kasus Covid #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
PSI bongkar isi obrolan pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo di Kertanegara saat sidang MK perkara ijazah SMA Wapres Gibran
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Jokowi menegaskan pergantian pucuk pimpinan di Polri itu memang sudah saatnya dilakukan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Bagikan