Usulan Capres dari NasDem Hanya Upaya Menarik Perhatian Publik

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 18 Juni 2022
Usulan Capres dari NasDem Hanya Upaya Menarik Perhatian Publik

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem telah mengumumkan tiga nama bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Ketiganya yakni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca Juga:

Nama Erick Thohir Hilang dari Usulan Bakal Capres NasDem, meski Masuk 3 Besar

Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, buka suara menanggapi hal tersebut. PDIP, kata dia, menghargai rekomendasi bakal capres yang muncul dari para kader NasDem.

"Kendatipun demikian, keputusan ini tentu masih sangat terbuka, yang menurut saya tidak lebih sebagai "political exercise" atau bagian dari dinamika untuk menarik perhatian publik," ujar Andreas kepada wartawan, Sabtu (18/6).

Menurut Andreas, NasDem masih harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk menggenapi presidential treshold (PT) 20 persen agar dapat mengusung capres dan cawapres.

"Kemudian, nama-nama yang diputuskan pun bukan kader partai sehingga tentu keterikatan emosionalnya pun tentu sangat rentan dengan NasDem," ujarnya.

Baca Juga:

3 Nama Bakal Capres NasDem: Anies, Andika, Ganjar

Diketahui, dari rekomendasi yang disampaikan 34 DPW NasDem, Anies Baswedan mendapat dukungan dari 32 DPW. Kemudian, sebanyak 29 DPW NasDem merekomendasikan nama Ganjar Pranowo.

Sementara, Andika Perkasa mendapat dukungan dari 13 DPW NasDem. Sedangkan, Erick Thohir mendapat rekomendasi dari 16 DPW atau lebih tinggi dari Andika Perkasa.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menegaskan, usulan yang dikeluarkan oleh partainya merupakan hasil musyawarah bersama. Dia mengapresiasi aspirasi seluruh DPW yang menyampaikan rekomendasi tersebut.

"Urutannya boleh 1, 2, 3 tapi itu adalah berdasarkan urutan saja, kualifikasinya sama, dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di rakernas ini," kata Surya Paloh. (Pon)

Baca Juga:

Dilirik Jadi Capres, Ganjar Belum Komunikasi dengan NasDem

#PDIP #NasDem #Partai Nasdem #Capres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan