Usul Gerindra Duetkan Prabowo-Ganjar, Hasto Tegaskan Capres dari Kader PDIP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 13 Maret 2023
Usul Gerindra Duetkan Prabowo-Ganjar, Hasto Tegaskan Capres dari Kader PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa calon presiden (capres) harus berasal dari kader partai berlogo banteng moncong putih.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Hashim membuka kemungkinan menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Namun, posisi capres harus Prabowo dan cawapres adalah Ganjar.

Baca Juga:

Di Tengah Isu Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024, PKB Tetap Ngotot Ajukan Cak Imin

"Ya penawaran kerja sama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/3).

Hasto mengatakan, untuk calon wakil presiden dapat berasal sesuai dengan konfigurasi politik yang ada dan kerja sama antarpartai politik.

"Artinya harus disepakati bersama-sama, oleh partai politik yang membangun kerja sama tersebut, mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik," ujarnya.

Hasto menambahkan, sesuai amanat dari Ketua Umum DPIP Megawati Soekarnoputri di HUT ke-50 partai, capres harus berasal dari kader PDIP.

Pasalnya, lanjut Hasto, partai telah melakukan proses kaderisasi secara sistemik, serta melakukan penugasan terhadap kader-kader partai baik di tingkat nasional maupun daerah dalam perspektif yang ideal.

"Partai mengusung calon presiden dari kader internal partai, itulah yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan," ujarnya.

Baca Juga:

Pengamat Ungkap Potensi Prabowo Jadi Cawapres Ganjar

Diberitakan sebelumnya, Prabowo disebut bisa berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dengan 2 syarat utama.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, pertama, Ganjar harus bersedia menjadi calon wakil presiden dan Prabowo Subianto menjadi calon presidennya.

Menurut Hashim, Prabowo tidak mungkin menjadi calon wakil presiden Ganjar. Pasalnya, Prabowo jauh lebih senior dengan pengalaman yang cukup banyak dibandingkan dengan Ganjar.

Hashim melanjutkan, syarat kedua, duet Prabowo-Ganjar harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Pon)

Baca Juga:

Gerindra Mau Usung Ganjar Asal Prabowo Jadi Capres

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pilpres #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Bagikan