Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengapresiasi atas diraihnya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan keuangan Kejaksaan Agung. Ia juga mengingatkan Kejagung untuk segera menyelesaikan sejumlah persoalan hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah, kasus Jiwasraya dan Djoko Tjandra.
"Tentu WTP ini juga dilanjutkan dengan menyelesaikan beberapa kasus yang ditangani seperti kasus Jiwasraya, Djoko Tjandra, dan lainnya,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin (28/7).
Baca Juga
Sebagai anggota Komisi III DPR, Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul menyebut Kejagung sebagai mitra sehingga capaian WTP yang diraih patut diapresiasi.
Dikatakannya raihan WTP merupakan langkah yang cukup baik bagi Kejagung dalam hal transparansi anggaran sehingga harus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
"Kami mengapresiasi kebijakan Jaksa Agung yang menggunakan teknologi dengan berbagai aplikasi yang memudahkan pelayanan dan pengawasannya," beber dia.
Koordinataor Nasional Nusantara Mengaji itu berharap ke depan Kejagung semakin transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Sebelumnya, saat memperingati Hari Bhakti Adhyaksa, di Aula Sasana Pradana Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (22/7) lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan sudah sepatutnya memberikan dukungan penuh melalui kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan di setiap instansi pemerintahan.
Dalam pemeriksaan yang telah dilakukan, Kejaksaan Agung meraih penilaian WTP berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019.
Baca Juga
Saksi Ungkap Eks Dirkeu Jiwasraya Pernah Beli Saham Anak Perusahaan Bakrie Group
WTP yang kembali diraih Kejagung, menurut Burhanuddin, disebut sebagai bentuk kesadaran dan kewajiban untuk mematuhi setiap ketentuan.
"Serta, hasil dari komitmen untuk berupaya menjaga dan menyajikan kualitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel secara berkesinambungan," ujarnya. (Knu)
