Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak sembilan gubernur dan wakil gubernur, yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/9).
Usai bertemu dengan pimpinan KPK, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan segera memecat pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di daerahnya yang berstatus terpidana korupsi.
"Pecat. Kalau korupsi itu pecat," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (5/9) malam.
Senada dengan Ganjar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengaku akan menindak tegas PNS aktif di Sulsel yang tercatat sebagai terpidana korupsi.
"Itu tadi sudah kita bicarakan juga. Itu kan imbauan KPK. Itu harus dilakukan jadi harus diberhentikan. Ya harus kita jalankan Undang-Undang," ungkap dia.
Berdasarkan data BKN yang diperoleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi. 14 daerah tersebut antara lain Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh, dan Manokwari.
Dari 14 daerah tersebut, total ada 2357 PNS yang terlibat korupsi dan saat ini masih aktif. Sedangkan PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat ada 317 dan 1424 telah diblokir.
BKN sendiri mengungkapkan ada 2674 PNS yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap atauu inkrah terbukti melakukan korupsi. Namun, dari 2674 PNS yang terbukti korupsi, baru sekitar 317 PNS yang dipecat. Sementara sisanya, masih aktif bekerja.
Sementara itu, KPK meminta semua PNS yang terbukti korupsi atau kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) segera dipecat karena sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. (Pon)
