UNHCR Krisis Anggaran, 3.500 Pekerja Kena PHK

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 17 Juni 2025
UNHCR Krisis Anggaran, 3.500 Pekerja Kena PHK

Imigran suku Rohingya dari Myanmar berada di perhu mereka yang terdampar di perairan Desa Simpang Tiga, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Rabu (20/5). (Foto Antara/Syifa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan PBB untuk pengungsi, UNHCR, mengalami krisis anggaran. Mereka terpaksa harus memberhentikan 3.500 pekerja mereka yang bertugas di seluruh dunia.

"Melihat kenyataan finansial yang sulit, UNHCR terpaksa mengurangi skala operasional secara keseluruhan," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi. dalam pernyataan resminya dikutip Selasa (17/6).

Grandi mengungkapkan anggaran kemanusiaan yang diterima lembaganya menurun drastis dibandingkan tahun lalu. Untuk itu, UNHCR hanya akan berfokus pada kegiatan yang paling berdampak bagi para pengungsi dengan struktur kantor pusat dan biro regional yang lebih ramping.

Baca juga:

UNHCR Dukung Penertiban Pengungsi Bikin Tenda di Jalan Kuningan Jakarta

UNHCR telah menutup kantor atau mengurangi staf di berbagai negara sebagai bagian dari langkah penghematan. Tercatat, ratusan pekerja kontrak UNHCR telah lebih dulu diberhentikan.

"Memangkas hampir 50 persen posisi senior (UNHCR) di kantor pusat Jenewa dan biro-biro regional," imbuh Grandi, dilansir dari Antara.

Lebih jauh, Grandi mengakui Badan PBB itu tengah berusaha menjalin kerja sama dengan para mitra dan negara-negara tuan rumah untuk meminimalkan dampak pengurangan anggaran.

Baca juga:

Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih Depresi Tunggu Kepastian UNHCR

Namun, UNHCR memperkirakan total pendanaan tahun ini hanya akan sebesar anggaran pada satu dekade lalu, meski jumlah pengungsi telah meningkat dua kali lipat menjadi lebih dari 122 juta orang.

"Bantuan memberikan stabilitas dalam situasi yang sangat tidak menentu. Bantuan tak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga mencegah biaya yang lebih besar di masa depan," tandas orang nomor satu di UNCHR itu. (*)

#UNHCR #PBB #PHK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Pengungsi Kembali Ngemper di Kantor UNHCR Jakarta, Mereka Bawa Bantal
Pengungsi tiduran di tepi jalan dengan menggunakan karpet. Barang-barang yang ada di sekitar mereka, yakni tas, galon berisi air mineral serta bantal.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Pengungsi Kembali Ngemper di Kantor UNHCR Jakarta, Mereka Bawa Bantal
Indonesia
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Dunia
PBB Proyeksikan 6,7 Juta Korban Terdampak Gempa Venezuela, 2 Juta di Ibu Kota Caracas
PBB memproyeksikan 6,76 juta orang terdampak gempa Venezuela, termasuk 2 juta di Caracas. IOM siapkan bantuan darurat.
Wisnu Cipto - Minggu, 28 Juni 2026
PBB Proyeksikan 6,7 Juta Korban Terdampak Gempa Venezuela, 2 Juta di Ibu Kota Caracas
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Polri dan DPR untuk mencegah gelombang PHK serta melindungi hak pekerja.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,2 Triliun untuk Magang Nasional dan Korban PHK
Rp 2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK
Wisnu Cipto - Rabu, 24 Juni 2026
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,2 Triliun untuk Magang Nasional dan Korban PHK
Indonesia
Perusahaan Otomotif Bakal PHK Pekerja, Harus Diyakinkan Agar Tidak Pindah ke Vietnam
PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Perusahaan Otomotif Bakal PHK Pekerja, Harus Diyakinkan Agar Tidak Pindah ke Vietnam
Indonesia
Ribuan Pekerja Terancam PHK, Kemenaker Cari Jalan Keluar
pemerintah melakukan peninjauan (monitoring) terkait potensi dan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Ribuan Pekerja Terancam PHK, Kemenaker Cari Jalan Keluar
Bagikan