Kasus Korupsi

Uang Suap PLTU Riau-1 Diduga Mengalir ke Bupati Temanggung

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 13 November 2018
Uang Suap PLTU Riau-1 Diduga Mengalir ke Bupati Temanggung

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana suap proyek PLTU Riau-1. Dana dari kasus suap ini diduga mengalir untuk salah satu kontestan Pilkada Temanggung 2018.

"Kami mendalami informasi tentang dugaan aliran dana terkait PLTU Riau-1 untuk salah satu kontestan pada Pilkada di Temanggung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan,
Selasa (13/11).

Guna mendalami hal tersebut, tim penyidik KPK pada hari ini memeriksa empat orang saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Keempat saksi tersebut, yakni seorang guru sekolah swasta bernama Rohmat Fauzi Trioktiva, anggota DPRD Temanggung Slamet Eko Wantoro dan dua orang swasta bernama Jumadi dan Mahbub.

"Empat saksi ini kami duga merupakan bagian dari Tim Sukses salah satu calon di Pilkada Temanggung," ungkap Febri.

Johannes B Kotjo
Tersangka penyuap Eni Saragih, Johanes B Kotjo (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Slamet Eko yang menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP Temanggung diketahui merupakan salah seorang tim sukses pasangan Muhammad Al Khadziq dan Heri Ibnu Wibowo.

Pasangan yang diusung Gerindra, PPP, Golkar dan PAN ini memenangkan Pilkada Temanggung dengan mengalahkan dua pasangan lainnya, yakni petahana bupati Bambang Sukarno-Matoha yang diusung PDI-P dan PKB serta pasangan Haryo Dewandono-Irawan Prasetyadi yang diusung Nasdem, Hanura, Demokrat.

Al Khadziq adalah suami dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih yang kini menyandang status tersangka PLTU Riau-1.

Eni Saragih
Tersangka kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih (MP/Ponco)

Dalam dakwaan terhadap pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo, Jaksa KPK mendakwa Johannes telah menyuap Eni Maulani Saragih Idrus Marham sebesar Rp 4,7 miliar.

Suap ini diduga diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1 yang rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd.

Dari Rp 4,7 miliar uang yang diberikan Kotjo, sebanyak Rp 4 miliar diantaranya diduga digunakan Eni dan Idrus untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Tak hanya untuk Munaslub Partai Golkar, Eni juga meminta uang kepada Kotjo untuk membiayai kampanye sang suami, Al Khadziq yang maju sebagai calon Bupati Temanggung.

Al Khadziq yang sempat turut diamankan dalam OTT terhadap Eni pernah diperiksa tim penyidik terkait kasus ini pada 25 Juli 2018 lalu. Saat itu, Al Khadziq diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Johannes Kotjo. (Pon)

#Febri Diansyah #Kasus Suap #KPK #Korupsi PLTU Riau
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Bagikan