Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mengubah tatanan rotasi dalam jabatan Panglima TNI karena memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal orang nomor satu di TNI.
"Bisa saja merusak tatanan dan membuat matra lain (AL dan AU) iri. Karena tidak dapat giliran," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin kepada MerahPutih.com, Rabu (3/11).
Baca Juga:
Tak Soal Andika Panglima TNI Setahun, Istana Buka Peluang Tahun Depan Jatah AL
Ujang menjelaskan, jika merujuk pada matra, seharusnya Angkatan Laut (AL) yang mendapat giliran memegang tongkat komando Panglima TNI. Pasalnya, setelah reformasi jabatan Panglima berputar.
Berbeda dengan era Orde Baru. Panglima selalu berasal dari Angkatan Darat (AD). Perubahan pertama kali dilakukan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang menunjuk Laksamana Widodo Adi Sutjipto menjadi Panglima.
Sementara dari udara, Marsekal Djoko Suyanto menjadi yang pertama memimpin TNI. Dia diajukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di era SBY, pos panglima juga sempat dijabat oleh Laksamana Agus Suhartono.
Meski di era Jokowi TNI sempat dipimpin oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, namun penunjukkan Jenderal Andika dinilai menganakemaskan AD seperti pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Paling tidak selama Jokowi memimpin, sudah dua panglima yang berasal dari AD, yakni Moeldoko dan Gatot Nurmantyo.
"Mungkin rakyat akan menuduhnya seperti itu (menganakemaskan AD)," ujarnya.
Menurut Ujang, penting bagi Jokowi memperhatikan rotasi antarmatra dalam pemilihan Panglima TNI. Rotasi ini perlu dilakukan untuk menghindari dominasi salah satu matra dalam kesatuan TNI.
"Sangat penting. Untuk jaga keseimbangan dan keadilan antarmatra," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini. (Pon)
Baca Juga:
Gerindra Hormati Keputusan Jokowi Pilih Jenderal Andika Jadi Calon Panglima TNI
