Tunggu Arahan Makan Bergizi Gratis, Pemkot Solo Diminta Tahan Anggaran dari Pusat

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, menerima surat edaran (SE) terkait menahan penggunaan dana transfer dari pusat. Hal ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan program makan siang bergizi gratis.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono menyebutkan, sampai awal tahun ini belum tahu perihal teknis dan detail pelaksanaan makan siang bergizi gratis program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo.

“Kami belum tahu teknis dan detail pelaksanaan makan siang bergizi gratis di Solo,” kata Budi, Kamis (2/1).

Dikatakannya, terkait anggaran program makan bergizi gratis sampai saat ini juga belum ada kepastian besarannya yang akan diterapkan.

Baca juga:

Libur Nataru, 5,9 Juta Kendaraan Melintas di Solo

“Kalau anggarannya jelas dari APBD kita belum ada. Kemudian juknisnya sampai sekarang kami juga belum dapat. Jadi sejauh ini kami hanya menunggu,” ucap dia.

Ia mengaku, sejauh ini terkait program tersebut dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan hanya mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang menyatakan agar pemerintah daerah bisa menahan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kami diminta menahan dana transfer pusat (DAK dan DAU) untuk program makan bergizi gratis.Ini dilakukan guna mengantisipasi jika ada program dari pemerintah pusat yang membutuhkan bantuan pendanaan dari APBD dari masing-masing daerah,” kata dia.

Ditanya soal teknis program tersebut, ia mengatakan dalam beberapa bulan terakhir sempat melakukan uji coba. Namun demikian, konsep uji coba waktu itu masih menggunakan jasa katering dengan estimasi biaya Rp 15.000/anak.

Baca juga:

Link Cara Daftar dan Syarat Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

Sementara untuk teknis anggaran yang turun jadi Rp 10.000 per anak itu, Pemkot Surakarta mengaku belum mendapat arahan selanjutnya.

“Data sasaran dari Dinas Pendidikan Solo sudah mendata untuk anak sekolah penerima sasaran program. Kami selektif agar program ini tidak tumpang tindih dengan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta melalui program lainnya,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)