Tunggu Arahan Makan Bergizi Gratis, Pemkot Solo Diminta Tahan Anggaran dari Pusat

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 02 Januari 2025
Tunggu Arahan Makan Bergizi Gratis, Pemkot Solo Diminta Tahan Anggaran dari Pusat

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono. (Foto: MerahPutih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, menerima surat edaran (SE) terkait menahan penggunaan dana transfer dari pusat. Hal ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan program makan siang bergizi gratis.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono menyebutkan, sampai awal tahun ini belum tahu perihal teknis dan detail pelaksanaan makan siang bergizi gratis program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo.

“Kami belum tahu teknis dan detail pelaksanaan makan siang bergizi gratis di Solo,” kata Budi, Kamis (2/1).

Dikatakannya, terkait anggaran program makan bergizi gratis sampai saat ini juga belum ada kepastian besarannya yang akan diterapkan.

Baca juga:

Libur Nataru, 5,9 Juta Kendaraan Melintas di Solo

“Kalau anggarannya jelas dari APBD kita belum ada. Kemudian juknisnya sampai sekarang kami juga belum dapat. Jadi sejauh ini kami hanya menunggu,” ucap dia.

Ia mengaku, sejauh ini terkait program tersebut dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan hanya mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang menyatakan agar pemerintah daerah bisa menahan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kami diminta menahan dana transfer pusat (DAK dan DAU) untuk program makan bergizi gratis.Ini dilakukan guna mengantisipasi jika ada program dari pemerintah pusat yang membutuhkan bantuan pendanaan dari APBD dari masing-masing daerah,” kata dia.

Ditanya soal teknis program tersebut, ia mengatakan dalam beberapa bulan terakhir sempat melakukan uji coba. Namun demikian, konsep uji coba waktu itu masih menggunakan jasa katering dengan estimasi biaya Rp 15.000/anak.

Baca juga:

Link Cara Daftar dan Syarat Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

Sementara untuk teknis anggaran yang turun jadi Rp 10.000 per anak itu, Pemkot Surakarta mengaku belum mendapat arahan selanjutnya.

“Data sasaran dari Dinas Pendidikan Solo sudah mendata untuk anak sekolah penerima sasaran program. Kami selektif agar program ini tidak tumpang tindih dengan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta melalui program lainnya,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

#Makan Bergizi Gratis #Pemkot Solo #Anggaran Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Soffi Amira

Content editor, jurnalis digital, content writer yang terbiasa menulis artikel Search Engine Optimization (SEO). Ilmu Komunikasi (Jurnalistik) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 2012-2017. Aktif menulis, mengedit, dan mengembangkan berbagai jenis konten, mulai dari sepak bola, teknologi, hingga isu-isu yang sedang tren.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Dapur-dapur tersebut menjadi bagian dari sistem penyediaan makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Indonesia
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN kini sudah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG. Alasannya karena SPPG tersebut tidak memenuhi syarat higiene.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Indonesia
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
BGN mulai menerapkan MBG prasmanan. Sebanyak 10 ribu SPPG ditargetkan rampung hingga akhir 2026.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
Indonesia
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Sudaryono mengungkapkan kasus keracunan di Bogor disebabkan pembelian bahan makanan jadi.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Bagikan