Tugas Berat Komjen Listyo, Hindari Kontroversi dan Ubah Citra Polri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 22 Januari 2021
Tugas Berat Komjen Listyo, Hindari Kontroversi dan Ubah Citra Polri

Komjen Listyo Sigit Prabowo setelah fit and proper test di Komisi III DPR. ANTARA PHOTO/Galih Pradipta/foc.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komjen Listyo Sigit Prabowo bakal segera dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri. Tantangan pria berusia 52 tahun itu pun dianggap tak mudah.

Praktisi hukum asal Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan, konsep presisi yang digagas Listyo harus memberikan kepastian hukum.

Tentu saja tanpa diskriminasi dan seperti yang disampaikan Sigit ingin menjadikan hukum yang tak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Baca Juga:

Listyo Sigit Diminta Selesaikan Kasus Dugaan Investasi Bodong

"Bangun kolaborasi dengan aparat penegak hukum yang lain. Hindari narasi atau aksi-aksi polisi yang kontroversi," katanya kepada wartawan, Jumat (22/1).

Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menilai, tantangan terbesar Listyo ketika menjabat sebagai Kapolri adalah bagaimana mengubah kultur Polri secara menyeluruh.

Kemudian, kata Stanislaus, bisa merangkul semua ormas berbasis agama.

“Mungkin itu tantangan besar Pak Listyo Sigit, bisa merangkul ormas agama dan mengubah citra Polri di mata masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.

Kendati demikian, Stanislaus meyakini mantan ajudan Presiden Jokowi itu mampu melewati tantangan tersebut.

Sebab, kemampuan sosok pria akrab dipanggil Sigit itu sudah terbukti saat ia menjabat sebagai Kapolda Banten beberapa tahun lalu.

“Sebenarnya, tantangan ini sudah dijawab dengan baik terutama terkait hubungan eksternal karena telah dibuktikan Listyo Sigit waktu menjadi Kapolda Banten,” jelasnya.

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo (tengah) menerima ucapan selamat dari para anggota DPR. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo (tengah) menerima ucapan selamat dari para anggota DPR. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Sebelumnya, Komjen Listyo dalam paparan visi dan misinya menekankan ingin mewujudkan transformasi kepolisian menjadi “Polri Presisi”.

Presisi merupakan konsep pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

“Apabila saya diberikan amanah sebagai Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan. Dengan transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, upaya pemolisian prediktif dilakukan berdasarkan analisis fakta, data, dan informasi yang didukung kemajuan dan perkembangan teknologi.

Sehingga, ungkap Listyo, tindakan kepolisian akan lebih tepat dan menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Baca Juga:

Ketua DPR Minta Komjen Listyo Benahi Total Institusi Polri

Selanjutnya, responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku.

Kemudian, responsibilitas menjalankan tugas untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam menciptakan keamanan.

Sementara itu, transparansi berkeadilan merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, akuntabel, dan humanis.

“Kami terbuka untuk diawasi sehingga pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dapat menjadi keamanan dan keadilan masyarakat,” kata Sigit. (Knu)

Baca Juga:

Komjen Listyo Sigit Diminta Larang Anggota Polri Aktif Rangkap Jabatan

#Listyo Sigit Prabowo #Calon Kapolri #Kapolri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Indonesia
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran kepolisian daerah. Dalam hal itu, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Indonesia
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Polri membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut menyalurkan bantuan ke Posko Penerimaan Bantuan Kemanusian Ditsamapta Koorsabhara.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Indonesia
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Polri menarik seorang perwira tinggi (Pati) yang dalam proses orientasi alih jabatan di sebuah kementerian, kembali ke lingkungan Korps Bhayangkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Indonesia
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Indonesia
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Kapolri Listyo Sigit mendesak Brimob meningkatkan kemampuan dengan studi banding ke negara-negara pemilik pasukan elite.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Indonesia
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Ia menilai putusan MK sangat krusial dalam upaya menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan batasan kewenangan antar lembaga negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Indonesia
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Indonesia
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
Pihaknya tidak hanya akan menerima masukan internal dari Kapolri, tetapi juga dari Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
Bagikan