Tsamara Amany: Kaum Muda Harus Rebut Posisi Politisi Korup

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Juli 2017
Tsamara Amany: Kaum Muda Harus Rebut Posisi Politisi Korup

Tsamara Amany Alatas. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas geram melihat sejumlah politisi di parlemen yang kerap berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut catatan, sepanjang tahun 2016, sejumlah anggota DPR terjerat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Terlebih, survei Global Corruption Barometer menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup.

Perempuan cantik berusia 21 tahun yang akrab disapa Sammy ini juga prihatin melihat kinerja para wakil rakyat yang menurutnya minim produktivitas dalam membuat undang-undang.

"DPR itu lembaganya terhormat, tapi apakah orang-orang di dalamnya mampu menjaga kehormatan DPR, itu yang perlu dipertanyakan," ujar Sammy dalam wawancara khusus dengan wartawan merahputih.com Ponco Sulaksono di bilangan Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Kondisi itu mendorong Sammy memberanikan diri terjun ke dunia politik praktis. Mahasiswa semester VI Universitas Paramadina ini ingin mengubah wajah DPR menjadi lebih baik.

"Untuk membuat orang-orang ini (politisi korup) tidak terus berkuasa, harus ada orang baru yang terjun ke politik," katanya dengan nada tegas.

Oleh karena itu, mahasiswa semester VI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina ini mengajak kaum muda untuk terlibat langsung ke dalam partai politik sehingga dapat menggeser posisi wakil rakyat yang korup tersebut.

"Artinya orang-orang yang kurang baik di DPR ini harus kita rebut kekuasaannya dengan kita terjun ke politik praktis dan kemudian masuk ke dalam DPR," ungkap Co-founder LSM Perempuan Politik ini.

Sammy menuturkan bahwa DPR adalah lembaga yang terhormat. Tapi sayang, lanjut Sammy, kehormatan lembaga tersebut tercoreng oleh sejumlah politisi Senayan yang kerap tersandung korupsi.

"Beberapa anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi dan ditangkap KPK. Selain itu, juga ada pansus hak angket di tengah kasus e-KTP yang sedang diusut oleh KPK. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan," ucap Ketua DPP Bidang Eksternal PSI ini.

Baca juga berita lainnya tentang kasus Tsamara Amany dalam artikel: Tsamara Amany Ungkap Alasannya Enggan Gabung Partai Besar

#Politisi Perempuan #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Bagikan