Tsamara Amany: Kaum Muda Harus Rebut Posisi Politisi Korup

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Juli 2017
Tsamara Amany: Kaum Muda Harus Rebut Posisi Politisi Korup

Tsamara Amany Alatas. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas geram melihat sejumlah politisi di parlemen yang kerap berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut catatan, sepanjang tahun 2016, sejumlah anggota DPR terjerat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Terlebih, survei Global Corruption Barometer menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup.

Perempuan cantik berusia 21 tahun yang akrab disapa Sammy ini juga prihatin melihat kinerja para wakil rakyat yang menurutnya minim produktivitas dalam membuat undang-undang.

"DPR itu lembaganya terhormat, tapi apakah orang-orang di dalamnya mampu menjaga kehormatan DPR, itu yang perlu dipertanyakan," ujar Sammy dalam wawancara khusus dengan wartawan merahputih.com Ponco Sulaksono di bilangan Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Kondisi itu mendorong Sammy memberanikan diri terjun ke dunia politik praktis. Mahasiswa semester VI Universitas Paramadina ini ingin mengubah wajah DPR menjadi lebih baik.

"Untuk membuat orang-orang ini (politisi korup) tidak terus berkuasa, harus ada orang baru yang terjun ke politik," katanya dengan nada tegas.

Oleh karena itu, mahasiswa semester VI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina ini mengajak kaum muda untuk terlibat langsung ke dalam partai politik sehingga dapat menggeser posisi wakil rakyat yang korup tersebut.

"Artinya orang-orang yang kurang baik di DPR ini harus kita rebut kekuasaannya dengan kita terjun ke politik praktis dan kemudian masuk ke dalam DPR," ungkap Co-founder LSM Perempuan Politik ini.

Sammy menuturkan bahwa DPR adalah lembaga yang terhormat. Tapi sayang, lanjut Sammy, kehormatan lembaga tersebut tercoreng oleh sejumlah politisi Senayan yang kerap tersandung korupsi.

"Beberapa anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi dan ditangkap KPK. Selain itu, juga ada pansus hak angket di tengah kasus e-KTP yang sedang diusut oleh KPK. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan," ucap Ketua DPP Bidang Eksternal PSI ini.

Baca juga berita lainnya tentang kasus Tsamara Amany dalam artikel: Tsamara Amany Ungkap Alasannya Enggan Gabung Partai Besar

#Politisi Perempuan #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menolak rencana sistem ganjil-genap di Jalan TB Simatupang. Hal itu dinilai bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Indonesia
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Aparat penegak hukum dinilai akan bertindak secara profesional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Indonesia
Kaesang Ziarah ke Makam Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Presiden Habibie juga merupakan simbol sekaligus bukti kemampuan bangsa ini untuk berkiprah di bidang teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kaesang Ziarah ke Makam  Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Indonesia
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Ketua Dewas PAM Jaya, Pasetyo Edi Marsudi mengatakan, Francine Widjojo tak mengerti kondisi saat ini. PAM Jaya akan go public dengan status IPO.
Soffi Amira - Jumat, 22 Agustus 2025
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Indonesia
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membuka Ragunan hingga malam hari. Namun, hal itu langsung ditolak keras oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Indonesia
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Ada alasan tertentu di balik banyaknya penumpang KRL yang melompati pagar di Stasiun Cikini.
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Indonesia
Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
PSI melihat ambisi Pramono itu malah merugikan para pedagang di Pasar Barito yang kini sumber penghidupannya menjadi terancam.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
Indonesia
PSI DKI Kritik Pemprov tidak Punya Nurani, Relokasi Pedagang Barito ke Lahan Kosong Tanpa Fasilitas
Tempat relokasi pedagang pasar Barito di kawasan Lenteng Agung belum berupa kios-kios melainkan masih tanah kosong.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
PSI DKI Kritik Pemprov tidak Punya Nurani, Relokasi Pedagang Barito ke Lahan Kosong Tanpa Fasilitas
Bagikan