Tsamara Amany: Kaum Muda Harus Rebut Posisi Politisi Korup

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Juli 2017
Tsamara Amany: Kaum Muda Harus Rebut Posisi Politisi Korup

Tsamara Amany Alatas. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas geram melihat sejumlah politisi di parlemen yang kerap berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut catatan, sepanjang tahun 2016, sejumlah anggota DPR terjerat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Terlebih, survei Global Corruption Barometer menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup.

Perempuan cantik berusia 21 tahun yang akrab disapa Sammy ini juga prihatin melihat kinerja para wakil rakyat yang menurutnya minim produktivitas dalam membuat undang-undang.

"DPR itu lembaganya terhormat, tapi apakah orang-orang di dalamnya mampu menjaga kehormatan DPR, itu yang perlu dipertanyakan," ujar Sammy dalam wawancara khusus dengan wartawan merahputih.com Ponco Sulaksono di bilangan Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Kondisi itu mendorong Sammy memberanikan diri terjun ke dunia politik praktis. Mahasiswa semester VI Universitas Paramadina ini ingin mengubah wajah DPR menjadi lebih baik.

"Untuk membuat orang-orang ini (politisi korup) tidak terus berkuasa, harus ada orang baru yang terjun ke politik," katanya dengan nada tegas.

Oleh karena itu, mahasiswa semester VI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina ini mengajak kaum muda untuk terlibat langsung ke dalam partai politik sehingga dapat menggeser posisi wakil rakyat yang korup tersebut.

"Artinya orang-orang yang kurang baik di DPR ini harus kita rebut kekuasaannya dengan kita terjun ke politik praktis dan kemudian masuk ke dalam DPR," ungkap Co-founder LSM Perempuan Politik ini.

Sammy menuturkan bahwa DPR adalah lembaga yang terhormat. Tapi sayang, lanjut Sammy, kehormatan lembaga tersebut tercoreng oleh sejumlah politisi Senayan yang kerap tersandung korupsi.

"Beberapa anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi dan ditangkap KPK. Selain itu, juga ada pansus hak angket di tengah kasus e-KTP yang sedang diusut oleh KPK. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan," ucap Ketua DPP Bidang Eksternal PSI ini.

Baca juga berita lainnya tentang kasus Tsamara Amany dalam artikel: Tsamara Amany Ungkap Alasannya Enggan Gabung Partai Besar

#Politisi Perempuan #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Bagikan