Thomas Kukuh
MerahPutih.com - Wakil Presiden keenam RI Jenderal (Purn) Try Sutrisno angkat bicara mengenai isi dokumen yang belum lama ini dibuka Kedutaan Besar Amerika Serikat soal keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam peristiwa 1965.
Mantan Panglima ABRI di era Orde Baru itu menepis isi dokumen Kedubes AS yang menyebut TNI terlibat dalam pembantaian anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca peristiwa 1 Oktober 1965.
"Loh bukan terlibat pemberontakannya, TNI yang memberantas PKI. Tanpa TNI, PKI menang, kamu semua ini hilang. Lalu negara kita jadi komunis," ujarnya usai memberikan kuliah umum bertajuk "Setelah Perppu Ormas: Menjaga Konstitusi dan Merawat Demokrasi" di Kantor PARA Syndicate, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).
Pemerintah Amerika Serikat disebut mengetahui rangkaian upaya Angkatan Darat (AD) untuk menghancurkan Partai Komunis negara (PKI) dan menggulingkan Sukarno mulai tahun 1965. Pengungkapan itu didasarkan oleh rangkaian kawat diplomatik kedutaan Besar AS di Jakarta.
Sebanyak 39 dokumen dengan total 30 ribu halaman tentang AD dan PKI itu dipublikasikan oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA), lembaga National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA) pada 17 Oktober.
Rangkaian dokumen yang berbentuk catatan harian dari tahun 1964-1968 itu menyebutkan, di antaranya, tentang upaya AD untuk menyingkirkan Sukarno dan menghancurkan gerakan kiri di Indonesia.
Alumni Akademi Tekni Angkatan Darat (Atekad) ini mempersilakan pihak negeri Paman Sam membuka dokumen terkait Gerakan 30 September 1965, yang menyebutkan informasi keterlibatan militer Indonesia kala itu.
"Silakan saja, kita juga punya dokumen. Dokumen apapun dari luar kita siap untuk menghadapi, mau apa," tegasnya.
Try menegaskan, peristiwa itu sudah selesai sehingga tak perlu diungkit kembali. Dia juga membantah telah terjadi pembantaian massal yang dilakukan oleh pihak TNI kepada anggota dan simpatisan PKI pada kurun waktu 1965-1968.
"Tidak ada pembunuhan massal, dalam keadaan pemberontakan seperti itu. Apalagi setelah dikejar (setelah 1965) sudah dilarang, PKI masih punya kekuatan di Pantai Selatan Jawa Timur, masih eksis, masih melawan, ditindas kita. Lalu masih ada lagi Tri Panji. Jadi kita harus waspada," pungkasnya. (Pon)
