Andika Pratama
MerahPutih.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR dalam sidang paripurna Selasa (24/10) lalu.
Wakil Presiden RI keenam Try Sutrisno pun bersyukur atas disahkan Perppu Ormas tersebut. Menurutnya, hal tersebut bertujuan menjaga Pancasila dan NKRI dari rongrongan Ormas yang anti terhadap ideologi negara.
Hal tersebut, disampaikan mantan Panglima ABRI itu saat memberikan kuliah umum bertajuk "Setelah Perppu Ormas: Menjaga Konstitusi dan Merawat Demokrasi" di Kantor PARA Syndicate, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).
"Perppu Ormas disetujui DPR kemarin. Akan dijadikan senilai UU, dan sudah sah. Syukur, karena ini salah satu jawaban untuk menghadapi kondisi nasional saat ini," ujar Try Sutrisno.
Menurut Try, sejak awal reformasi 1998 hingga saat ini masyarakat Indonesia merasakan kegelisahan. Pasalnya, amandemen yang berlangsung empat kali terhadap UUD 1945 sudah membuat nilai-nilai dalam Pancasila ditinggalkan.
Lebih lanjut, Try mengatakan dalam amandemen ketiga UUD 1945, hal paling prinsip sudah mulai diubah. Hal itu tercermin dalam pasal 1 yang menyebut kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh UUD.
"Itu sudah prinsip, tidak mengerti sejarah dan tidak mengerti politik," ungkap Try.
Menurut dia, dalam UUD 1945 yang asli, kedaulatan rakyat ada di MPR, sedangkan melalui amandemen ketiga tersebut MPR tidak lagi bertugas menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tidak lagi memilih presiden.
Try menilai, hal-hal yang diamandemen ini sudah tidak cocok dengan sila keempat Pancasila yakni Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. (Pon)
