Tren PHK Meningkat, Pemerintahan Anyar Harus Jadikan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Prioritas Pertama


Demo buruh jelang penetapan UMP tahun 2024 di Balai Kota DKI, Selasa (21/11). (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Presiden RI Prabowo Subianto dan Kemenko Perekonomian, diharapkan mampu menjawab tantangan terkait dengan produktivitas dan daya saing SDM dalam negeri.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang penciptaan lapangan pekerjaan baru harus menjadi perhatian bagi pemerintahan baru, mengingat penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan hingga saat ini.
“Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi suatu isu utama yang harus menjadi perhatian,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani saat dijumpai wartawan usai acara serah terima jabatan menteri dan wakil menteri ketenagakerjaan, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (22/10).
Shinta mengingatkan, penciptaan lapangan pekerjaan baru nantinya berkaitan erat dengan investasi yang masuk serta tenaga kerja yang mampu diserap oleh industri.
Baca juga:
PHK Meningkat, Driver Ojol Jadi Pilihan
Keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara output sumber daya manusia (SDM) dari pendidikan dan kebutuhan industri menjadi kunci di dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Tren pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terlihat meningkat seiring dengan pengalihan jenis pekerjaan.
Dengan kondisi ekonomi yang mengarah pada era digitalisasi, ujar Shinta, tentu hal ini akan berdampak pada PHK.
"Lihat pabrik-pabrik ini tidak hanya dari segi demand pasar yang menurun, tapi kita juga lihat sekarang sudah banyak inovasi teknologi yang menyebabkan harus banyak mengurangi tenaga kerjanya. Jadi ini juga suatu perhatian ke depannya,” kata dia.
Shinta juga menyoroti permasalahan upah minimum yang menurutnya tidak hanya sebatas hubungan industrial melainkan juga harus mempertimbangkan produktivitas.
"Pningkatan produktivitas di industri masih menjadi pekerjaan rumah. Di sisi lain, serikat pekerja meminta adanya kenaikan upah minimum setiap tahunnya," katanya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor

Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan

Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri

Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi

Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK

6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
