Kasus Korupsi

Transparency International: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, Jadi Peringkat 89

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 29 Januari 2019
Transparency International: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, Jadi Peringkat 89

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2018 naik satu poin ketimbang IPK pada tahun 2017. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2018 naik satu poin ketimbang IPK pada tahun 2017. Pada 2018, IPK Indonesia meraih skor 38 poin dari skala 0-100 poin. Sementara pada tahun 2017 dan 2016, skor Indonesia stagnan pada poin 37.

Hal itu disampaikan Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko dalam peluncuran IPK Indonesia tahun 2018 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1).

Dengan skor 38, Indonesia menduduki 89 dari 180 negara yang disurvei. Dengan demikian, peringkat Indonesia melonjak tujuh peringkat dibanding 2017 yang menduduki peringkat 96.

"Skor CPI Indonesia 38, dari range 0-100. dengan ranking 89. Skor ini naik 1 poin dari CPI 2017 lalu dan naik tujuh peringkat dari tahun 2017 lalu," kata Wawan.

Manajer Riset TII Wawan S
Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko (MP/Ponco Sulaksono)

Wawan menjelaskan terdapat sembilan sumber data yang dipergunakan untuk menyusun CPI tahun 2018. Terdapat dua sumber data yang menyumbang kenaikan IPK Indonesia tahun 2018, yakni Global Insight Country Risk Ratings dan PERC (Political and Economic Risk Consultancy) Asia Risk Guide.

Sementara lima sumber data memberikan skor stagnan yakni, World Economic Forum, PRS International Country Risk Guide, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, dan World Justice Projects.

"Dua sumber data mengalami penurunan yakni lMD World Competitiveness Yearbook dan Varieties of Democracy Projects," imbuh Wawan.

"Menaikan signifikan dalam Global Insight Country Risk Ratings. Proses kemudahan berusaha, perizinan, dan investasi menjadi salah satu daya ungkit yang besar untuk CPI kita. Yang stagnan dan turun banyak berbicara relasi antara pebisnis dan politisi," jelas Wawan menambahkan.

Indeks Korupsi Indonesia naik satu poin
Pada 2018, IPK Indonesia meraih skor 38 poin dari skala 0-100 poin. Sementara pada tahun 2017 dan 2016, skor Indonesia stagnan pada poin 37. (MP/Ponco Sulaksono)

Skor CPI sendiri berada dalam rentang 0-100, di mana 0 berarti negara dipersepsikan korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan bersih dari korupsi. Selain Indonesia, terdapat sejumlah negara yang meraih skor CPI 37 dengan peringkat 89, yakni Bosnia-Herzegovina, Srilanka, dan Swaziland.

Menurut Wawan, di tingkat negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di bawah Singapura yang meraih skor 85, Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47). Sementara skor tertinggi atau yang dipersepsikan paling bersih dari korupsi diraih oleh Denmark (88), dan Selandia Baru (87). Empat negara, yakni Singapura, Finlandia, Swedia dan Swiss berada pada peringkat ketiga dengan raihan skor IPK 85.

Sementara peringkat keempat diraih Norwegia yang meraih skor 84 disusul Belanda di peringkat kelima dengan skor 82. Sementara lima negara yang dipersepsikan paling korup di dunia, masing-masing negara Yaman, Korea Utara (14), Suriah dan Sudan Selatan (13) serta Somalia (10).(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Tolak Seruan Ormas, Bima Arya Tetap Gelar Perayaan Cap Go Meh

#Kasus Korupsi #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi
Supaya tidak ada yang berubah, tidak ada yang memindahkan barang atau apa pun yang ada di ruangan tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi
Indonesia
2 Jaksa HSU Diduga Terima Uang Rp 1,13 Miliar dari Kasus Pemerasan
Keduanya diduga menerima uang saat jadi perantara maupun di luar perantara Kepala Kejari Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN). ?
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
2 Jaksa HSU Diduga Terima Uang Rp 1,13 Miliar dari Kasus Pemerasan
Indonesia
Kabur Saat OTT, KPK Buru Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara
KPK memburu Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi yang kabur saat OTT. Penyidik siap terbitkan DPO jika tak ditemukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Kabur Saat OTT, KPK Buru Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara
Indonesia
KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Tersangka Pemerasan Rp 1,5 Miliar
KPK menetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu sebagai tersangka kasus pemerasan OPD dengan nilai mencapai Rp 1,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Tersangka Pemerasan Rp 1,5 Miliar
Indonesia
KPK: Bupati Bekasi Diduga Terima Ijon Proyek Rp 9,5 Miliar, Total Suap Rp 14,2 M
KPK menduga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menerima suap ijon proyek dan penerimaan lain senilai Rp 14,2 miliar. KPK menyita uang dan menahan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK: Bupati Bekasi Diduga Terima Ijon Proyek Rp 9,5 Miliar, Total Suap Rp 14,2 M
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Suap Ijon Proyek
KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, dan pihak swasta sebagai tersangka kasus suap ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Suap Ijon Proyek
Indonesia
KPK Tetapkan 3 Jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Jadi Tersangka Pemerasan
KPK menetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus P Napitupulu dan dua jaksa lainnya sebagai tersangka kasus pemerasan dan korupsi OPD di Kalsel.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Tetapkan 3 Jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Jadi Tersangka Pemerasan
Berita
Terungkap Lewat OTT KPK, Ini Modus Ijon Proyek dalam Kasus Bupati Bekasi
Ijon proyek adalah praktik pemberian uang muka untuk mengamankan proyek pemerintah sebelum proses resmi berjalan. Modus ini terbongkar dalam OTT KPK Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
ImanK - Sabtu, 20 Desember 2025
Terungkap Lewat OTT KPK, Ini Modus Ijon Proyek dalam Kasus Bupati Bekasi
Indonesia
KPK Bongkar Skenario Jaksa Banten Peras WN Korea Selatan Berkedok Tuntutan Berat
Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp 900 juta yang diduga sebagai uang hasil pemerasan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Bongkar Skenario Jaksa Banten Peras WN Korea Selatan Berkedok Tuntutan Berat
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar
Harta bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi itu terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak.
Frengky Aruan - Jumat, 19 Desember 2025
Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar
Bagikan