Transfer Keuangan Daerah ke Pemprov Jateng Susut Rp 1,5 Triliun, Gubernur Luthfi Maksimalkan Program untuk Masyarakat

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Transfer Keuangan Daerah ke Pemprov Jateng Susut Rp 1,5 Triliun, Gubernur Luthfi Maksimalkan Program untuk Masyarakat

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DANA transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2026 bakal berkurang 35 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan pihaknya sudah mendapatkan pemberitahuan terkait dengan pemotongan TKD Pemprov Jateng 2026.

“Dana transfer keuangan daerah. Pada 2026, Pemprov Jateng berkurang Rp 1,5 triliun,” ujar Luthfi, Kamis (9/10).

Dia mengatakan TKD untuk 35 kabupaten/kota Jateng juga turun dengan total Rp 11 triliun. Dengan berkurangnya dana transfer dari pusat tersebut, ia menyatakan akan memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dan bermanfaat untuk masyarakat.

“Kami sudah bersepakat dengan para bupati, wali kota, terkait dengan transfer ini, kami nanti akan mengajukan berupa inpres. Semoga ini tidak mengganggu kegiatan kegiatan selanjutnya,” katanya.

Baca juga:

UU APBN sudah Sah, Pramono Akui para Gubernur di Indonesia Sulit Batalkan Pemangkasan TKD



Meskipun demikian, ia memastikan pemangkasan TKD tidak mengganggu roda pemerintahan.
Luthfi menyatakan Pemprov Jateng tidak mempersoalkan adanya pengurangan dana transfer daerah tersebut.

"Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Kan kami sudah punya skala prioritas kan? Pada 2025 infrastruktur, 2026 nanti swasembada pangan. Sudah kami punya perencanaannya," ucap dia.

Luthfi menjelaskan seluruh gubernur sudah dipanggil Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan dana transfer daerah. "Seluruh gubernur kemarin dipanggil, koordinasi dengan Kemenkeu yang intinya juga sama. Artinya kami melakukan brainstorming terkait dengan transfer daerah. Nanti hasilnya apa, setelah kami rapat di setiap OPD wilayah kami," jelasnya.

Menurut Luthfi, dana transfer pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Tengah di 2026 berkurang 35 persen (sekitar Rp 1,5 triliun) ketimbang pada 2025. Imbasnya, APBD Provinsi Jateng tahun 2026 juga bakal berkurang jika dibandingkan dengan APBD 2025 yang sebesar Rp 24 triliun.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan




#Jawa Tengah #APBD #Kemenkeu
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
Transfer Keuangan Daerah ke Pemprov Jateng Susut Rp 1,5 Triliun, Gubernur Luthfi Maksimalkan Program untuk Masyarakat
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan pihaknya sudah mendapatkan pemberitahuan terkait dengan pemotongan TKD Pemprov Jateng 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Transfer Keuangan Daerah ke Pemprov Jateng Susut Rp 1,5 Triliun, Gubernur Luthfi Maksimalkan Program untuk Masyarakat
Indonesia
UU APBN sudah Sah, Pramono Akui para Gubernur di Indonesia Sulit Batalkan Pemangkasan TKD
Saat ini Pramono memilih untuk menerima keputusan Kementerian Keuangan yang memotong dana transfer ke Jakarta sebesar Rp 15 triliun menjadi hanya Rp 11 triliun.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
UU APBN sudah Sah, Pramono Akui para Gubernur di Indonesia Sulit Batalkan Pemangkasan TKD
Indonesia
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran
Mendagri soroti masih banyak daerah yang mengalokasikan anggaran besar untuk rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran
Indonesia
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Mendagri mengingatkan agar pemda tidak mudah pesimis menghadapi kebijakan efisiensi fiskal ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Indonesia
Dana Bagi Hasil Dipangkas, Pramono Minta Maaf tak Buka Rekrutmen Damkar hingga PPSU 2026
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, belum bisa memastikan apakah rekrutmen PPSU hingga Damkar 2026 akan dibuka.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil Dipangkas, Pramono Minta Maaf tak Buka Rekrutmen Damkar hingga PPSU 2026
Indonesia
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak ikut protes ke Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, soal pemangkasan APBD 2026.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya
Indonesia
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Pemprov DKI akan mengikuti sepenuhnya kebijakan fiskal yang telah dipikirkan secara matang oleh pemerintah pusat dan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Oktober 2025
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Indonesia
Beda Angka Subsidi Elpiji 3 Kilogram Dengan Menteri ESDM, Menkeu: Mungkin Beda Metode Pencatatan
Tidak ada gunanya kalau subsidi dipotong tiba-tiba uang negara banyak, tetapi ekonomi berhenti karena masyarakat tidak mampu beraktivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Beda Angka Subsidi Elpiji 3 Kilogram Dengan Menteri ESDM, Menkeu: Mungkin Beda Metode Pencatatan
Indonesia
Menkeu Janji Tidak Impor Rokok Ilegal, Kawasan Industri Tembakau Bakal Ditata
Menkeu juga memastikan pemeriksaan acak jalur hijau kepabeanan dan cukai tidak akan mengganggu kelancaran proses impor.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Menkeu Janji  Tidak Impor Rokok Ilegal, Kawasan Industri Tembakau Bakal Ditata
Indonesia
Kubah Masjid Agung Sukoharjo Patah Diterjang Angin Ribut
Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Kubah Masjid Agung Sukoharjo Patah Diterjang Angin Ribut
Bagikan