Tragedi Smart Air Papua, DPR Sebut Sistem Keamanan Bandara Bocor

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Tragedi Smart Air Papua, DPR Sebut Sistem Keamanan Bandara Bocor

Jenazah Capt. Enggon Erawan pilot pesawat Smart Air yang merupakan korban tragedi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Lapangan Terbang Korowai dari Tanah Merah, Kabupaten Doven Digoe

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyoroti tajam insiden penembakan pesawat Smart Air yang menewaskan pilot dan co-pilot di Bandara Korowai Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan 11 Februari lalu.

Syamsu menegaskan bahwa tragedi berdarah ini mengungkap kelemahan fatal dalam sistem deteksi dini dan pengamanan objek vital nasional di wilayah konflik.

Baca juga:

Imbas Penembakan Pesawat Smart Air, 11 Bandara di Papua Ditutup Sementara

Lubang Besar Pengamanan Objek Vital

Kematian kru pesawat di landasan pacu menjadi sinyal merah bagi otoritas keamanan. Menurut Syamsu, bandara merupakan urat nadi transportasi masyarakat Papua yang tidak boleh diganggu oleh teror dalam bentuk apa pun. Lemahnya pengamanan di titik krusial ini dinilai dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial.

“Itu menjadi perhatian utama kita, salah satu yang menjadi perhatian utama kita termasuk mengungkapkan kelemahan pengamanan,” ujar Syamsu, Kamis (19/2).

Urgent: SOP Khusus Penerbangan Papua

Legislator dari Fraksi PKB ini mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk segera merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru. Mengingat medan dan risiko keamanan yang tinggi, prosedur pengamanan bandara di Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain di Indonesia.

Baca juga:

4 Orang Ditangkap terkait Penembakan Pesawat Smart Air di Boven Digoel, Pelaku Lain Masih Diburu

“Bandara itu adalah sarana yang sangat vital. Kalau tidak ada rasa aman, orang bisa membatalkan kunjungannya, dan yang paling utama tidak memberikan keyakinan kepada masyarakat Indonesia di Papua,” tegasnya.

Syamsu menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga setiap jengkal area bandara.

Standardisasi keamanan khusus ini menjadi harga mati demi menjamin keselamatan awak pesawat serta kepercayaan publik terhadap transportasi udara di Bumi Cendrawasih.

#Bos KKB Undius Kogoya #Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Papua #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Karhutla di Papua Selatan Mulai Berkurang Berkat Modifikasi Cuaca
Upaya OMC memicu hujan di wilayah utara dan tengah Merauke, bagian selatan Boven Digoel, serta bagian selatan Mappi.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Karhutla di Papua Selatan Mulai Berkurang Berkat Modifikasi Cuaca
Indonesia
Marinir Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Sita Senjata Diduga Milik KKB Yahukimo
Prajurit menemukan beberapa senapan angin tanpa laras, selongsong amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 9 milimeter, gelang bermotif Bintang Kejora, kamera, dan telepon genggam rusak
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Marinir Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Sita Senjata Diduga Milik KKB Yahukimo
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Bagikan