Eddy Flo
MerahPutih.Com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan dana APBD untuk ormas membenahi kampung kumuh mendapat penolakan dari Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta.
Menurut Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus kebijakan Anies tersebut tidak tepat sasaran. Sebab ormas tidak memiliki keahlian dalam menata kampung kumuh.
Meski Anies berdalih sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Nasdem menyoroti ada potensi rawan penyelewengan anggaran dibalik kebijakan melibatkan ormas untuk menata kawasan kumuh di Jakarta.
Sebab, lanjut Bestari, Ormas tersebut tidak memiliki kompetensi untuk mengelola APBD secara baik.
"Kompetensi orang diberikan dana itu kan harus ada kompetensi," ujar Bestari saat dihubungi wartawan, Jumat (15/2).
Bestari Barus menyarankan lebih baik ormas diberdayakan untuk menjalankan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar program andalan Pemprov DKI yakni One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE) bisa berjalan secara maksimal.
"Masyarakat yang tidak punya keahlian untuk memperbaiki jalan, untuk mengaduk semen dan mengaspal. Ya jadi nanti jadi masalah baru saya kira wacana-wacana lah itu," jelas Bestari Barus.
Seperti diketahui, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri menuturkan, Ormas merupakan aset yang harus diberdayakan.
Pemprov DKI pun berencana akan memberikan APBD ke Ormas guna membenahi Kampung kumuh di Jakarta.
"Ini yang kita dorong untuk mereka bisa aktif dalam mengelola dana APBD kita ke depan. Jadi, anggaran 'menetes' sampai ke bawah. Proposalnya bisa berupa fisik, sebab itu kan investasi untuk fasilitas ekonomi. Pendidikan atau pelatihan juga investasi jangka panjang. Makanya, mereka disuruh membuat proposal untuk pengajuan," ujar Taufan Bakri.(Asp)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pantun 'Damai' Gubernur Ridwan Kamil untuk Kapolri Tito Karnavian
