Luhung Sapto
MerahPutih, Politik-Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak melupakan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu di Papua menuai kecaman. Pemerintah didesak meminta maaf secara resmi dan menghukum para pelaku pelanggaran HAM.
"Itu (pernyataan yang) kurang ajar! Yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang itu cuma menyentuh faktor akibat dari persoalan-persoalan Papua," kata Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua, Benny Giay seperti dikutip dari BBC, Senin (11/5).
Presiden Jokowi memberikan grasi kepada lima tahanan politik Papua yang terlibat kegiatan Organisasi Papua Merdeka (OPM), di penjara Abepura, hari Sabtu (9/5) lalu. Saat itu, mantan Walikota Solo ini meminta semua pihak melupakan masa lalu dan menatap masa depan.
Benny menilai seharusnya Pemerintah menangani kasus (dugaan) kekerasan militer terhadap warga Papua selama ini. “Para pelaku harus dihukum. Pemerintah setidaknya meminta maaf kepada rakyat Papua,” kata Benny tegas.
Ia menduga pemberian amnesti atau grasi kepada tahanan politik hanya sebagai pencitraan Presiden Jokowi dalam rangka sebelum melangsungkan lawatan ke Amerika Serikat.
