TNI AL Nunggak Pembayaran BBM ke Pertamina Hingga Rp 2,25 Triliun, Minta Diputihkan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 28 April 2025
TNI AL Nunggak Pembayaran BBM ke Pertamina Hingga Rp 2,25 Triliun, Minta Diputihkan

Kapal perang Republik Indonesia KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-332 berlayar menuju Darwin, Australia,. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - TNI AL tercatat memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali meminta agar tunggakan itu diputihkan.

Tercatat, ada tunggakan sebesar Rp 2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenakan kembali utang sebesar Rp 3,2 triliun.

"Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).

Baca juga:

Cerita Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Malah Utang ke Badan Gizi Nasional

Menurut dia, hutang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL. Di mana, penggunaan BBM untuk TNI AL masih dikenakan harga seperti industri-industri.

Ia mengusulkan agar BBM kebutuhan kapal TNI AL diberi subsidi.

"Beda dengan Polri perlakuannya. Nah ini mungkin perlu disamakan nanti," katanya.

Ia menegaskan,, mesin kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI AL harus tetap hidup untuk menghidupkan peralatan-peralatan di dalamnya, walaupun kapal tersebut tidak berlayar. Termasuk, peralatan pendingin udara di dalam kapal harus tetap hidup.

"Karena kalo AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya. Itu bahayanya," katanya.

TNI AL mengusulkan agar kebutuhan BBM untuk TNI AL diatur secara terpusat oleh Kementerian Pertahanan. TNI AL memiliki kebutuhan BBM yang cukup besar untuk operasional kapal-kapal. (*)

#Utang #TNI AL #Anggaran APBN #Pertamina
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
KPK telah memeriksa sejumlah petinggi dari PT Telkom dan PT Pertamina dalam kasus digitalisasi SPBU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
Indonesia
Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik
Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik
Indonesia
DPR RI Minta Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan Prajurit, TB Hasanuddin Ingatkan Kualitas Prajurit TNI Menentukan Kekuatan Pertahanan
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam sistem pertahanan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
DPR RI Minta Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan Prajurit, TB Hasanuddin Ingatkan Kualitas Prajurit TNI Menentukan Kekuatan Pertahanan
Indonesia
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Netty juga menyoroti urgensi perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Indonesia
TNI AL Kerahkan Kapal Perang ke Teluk Thailand, Latih Pertempuran Jarak Dekat
Cross Deck Helicopter yaitu pendaratan heli di atas deck kapal perang. Dalam latihan ini, TNI AL mengerahkan helikopter AS565 Panther untuk mendarat di kapal HTMS Bhumibol Adulyadej.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
TNI AL Kerahkan Kapal Perang ke Teluk Thailand, Latih Pertempuran Jarak Dekat
Indonesia
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Puan juga menanggapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang diajukan pemerintah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Indonesia
Komentari Eks Marinir Jadi Tentara Bayaran, Dubes Rusia Sebut Pihaknya tak Lakukan Rekrutmen
Pihaknya tidak punya tanggung jawab apa pun atas semua konsekuensi yang akan dihadapi Satria di Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Agustus 2025
Komentari Eks Marinir Jadi Tentara Bayaran, Dubes Rusia Sebut Pihaknya tak Lakukan Rekrutmen
Berita
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas, Prabowo Siapkan Rp 164 Triliun di RAPBN 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menyiapkan RP 164 triliun di RAPBN 2026. Ketahangan pangan akan menjadi prioritas Prabowo.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas, Prabowo Siapkan Rp 164 Triliun di RAPBN 2026
Indonesia
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Indonesia
Tolak Pengelolaan Bersama Blok Ambalat, Legislator: Kedaulatan Harga Mati
Menurutnya, mempertahankan setiap jengkal wilayah adalah hal yang krusial
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Tolak Pengelolaan Bersama Blok Ambalat, Legislator: Kedaulatan Harga Mati
Bagikan