TKN Luruskan Omongan Jokowi Presiden Boleh Kampanye: Beliau Masih Netral
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Meutya Hafid. Foto: ANTARA/Melalusa Susthira K.
MerahPutih.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Meutya Hafid meluruskan pernyataan Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Menurut Meutya, Jokowi menyampaikan hal itu menempatkan dirinya sebagai pejabat publik.
"Bapak presiden menyampaikan bahwa semua pejabat publik, pejabat politik, itu memiliki hak yang sama dan diatur oleh undang-undang, jadi tidak hanya menteri, presiden pun memiliki hak itu," kata Meutya Hafid di Jakarta, pada Rabu (24/1).
Meutya menyampaikan bahwa pernyataan Jokowi tidak hanya menjelaskan tentang hak presiden dan menteri untuk berkampanye, melainkan juga menekankan bahwa keduanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama melakukan kampanye.
"Menjawab bahwa semua orang juga menteri dan juga presiden memiliki hak untuk kemudian ikut berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara," tuturnya.
Maka kader Golkar ini memastikan bahwa Presiden Jokowi bersikap netral pada kontestasi politik Pemilu 2024.
"Tapi beliau sampai saat ini juga berarti dengan jawaban beliau adalah masih netral," tutupnya.
Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa seorang presiden dapat ikut berkampanye dan mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilu. Meskipun demikian, Jokowi menekankan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan kampanye dan menegaskan bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan sebagai alat untuk berkampanye.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Menkomdigi Tegaskan Batas Usia Pengguna Medsos Wajib Dipatuhi, PSE Siap Kena Sanksi
Menkomdigi Cari Solusi Terbaik soal Kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik Asing
Akses Internet di Aceh–Sumut–Sumbar Mulai Pulih, 413 BTS Sudah Berfungsi
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029