Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk bersikap tegas menanggapi klaim Tiongkok atas perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa," kata Juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid dalam keterangan tertulis yang diterimanya, Sabtu (4/1).
Baca Juga
Menurut dia, bila ketua Partai Gerindra itu tak tegas menanggapi isu ini, Indonesia akan direndahkan. Ia meminta Prabowo tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa
"Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," tegasnya.
Zona Ekonomi Eksklusif perairan Natuna itu telah ditetapkan melalui Konvensi Peserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Baca Juga
Kata Prabowo dan Luhut Soal Klaim Tiongkok atas Perairan Natuna
Di sisi lain, lanjut Kholid, PKS mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi yang memprotes keras sikap Cina yang mengklaim sepihak kedaulatan ZEE Indonesia di laut Natuna.
Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu yang mengirimkan nota protes ke pemerintah China sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.
PKS mengingatkan Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Natuna Utara. PKS meminta Presiden Jokowi bertindak tegas mengenai hal ini.
Baca Juga
TNI Siap Lindungi Nelayan Natuna dari Ancaman Coast Guard Tiongkok
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," tuturnya. (Asp)
