Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto memasang target Indonesia mampu mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Untuk mencapai target itu, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo menyatakan perlu adanya tambahan anggaran belanja sebesar Rp300 triliun di APBN 2025 agar bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi 5,8-5,9 persen di tahun pertama pemerintahan baru.
“Supaya kita punya batu loncatan untuk mengejar 6–7 persen, kemudian ke 8 persen. Kekurangan (belanjanya) berapa? Itu masih kurang Rp 300 triliun,” kata Drajad dalam kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu.
APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp 3.621,3 triliun. Namun, kata Drajad, pendapatan negara pada tahun depan akan banyak digunakan untuk membayar utang jatuh tempo dan bunga utang.
Baca juga:
Fondasi APBN Yang Dibangun Sri Mulyani Selama 10 Tahun Terakhir
Drajad memaparkan dalam profil utang pemerintah, utang jatuh tempo pada tahun depan tercatat sebesar Rp 800,3 triliun, sementara bunga utang yang perlu dibayar sebesar Rp 552,9 triliun.
Artinya, lanjut dia, sekitar Rp 1.353,2 triliun dari APBN akan digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Nilai itu setara dengan 45 persen dari pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun.
“Jadi, 45 persen dari total pendapatan negara, baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak, digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Lalu, di mana ruang fiskalnya?” ungkap dia, dilansir Antara.
Dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, defisit Rp 616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp 63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
Baca juga:
Penambahan Kementerian di Era Prabowo Berpotensi Timbulkan Pemborosan APBN
Penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.
Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun. (*)
