Tim Penertiban APK Pemilu di Jakarta Bergerak Tiap Jumat Malam

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 29 Januari 2024
Tim Penertiban APK Pemilu di Jakarta Bergerak Tiap Jumat Malam

Alat peraga kampanye (APK) terpasang menutupi jembatan penyeberangan orang (JPO). Foto: ANTARA.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bawaslu DKI dan Satpol PP akan bekerja sama menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang sembarangan dan membahayakan di kawasan DKI Jakarta. Pasuukan gabungan ini akan bergerak setiap Jumat malam menyapu bersih pelanggaran pemasangan APK di ibu kota.

"Rencana ada penertiban lagi, setiap Jumat malam kita lakukan penertiban," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (29/1)

Baca Juga:

Baliho Timpa Warga, Caleg PSI Diperintahkan Perbaiki APK yang Rusak di Jakarta

Burhanuddin menjelaskan, penertiban APK ini dilakukan pada Jumat setiap pekan sampai 10 Februari 2024. egiatan ini dilaksanakan Bawaslu DKI bersama pemerintah daerah dan Satpol PP DKI, sebelum masa tenang Pemilu 2024 yakni 11 sampai 13 Februari 2024.

Terlebih, Bawaslu DKI beserta Satpol PP dan pemerintah provinsi DKI telah melakukan penertiban APK dua kali di lima wilayah DKI Jakarta. Pelaksanaan penertiban APK itu dilakukan pada 19 Januari dan 26 Januari 2024. Jam pelaksanaannya dimulai Jumat malam pukul 21.00 hingga 24.00 WIB.

Baca Juga:

DPR Minta Aparat Tertibkan APK Semrawut

Dalam pelaksanaannya, dia menyatakan penertiban belum bisa menyasar ke seluruh wilayah DKI Jakarta lantaran keterbatasan personel dan waktu. Kendati demikian, pihaknya memastikan agar seluruh elemen masyarakat termasuk partai politik terkait untuk turut dalam penertiban APK menjelang hari pemungutan suara.

Hingga kini DKI Jakarta telah menertibkan sebanyak 11.949 APK demi terciptanya pemilu yang kondusif. "Kami serentak turun mulai dari Provinsi DKI, kota, kecamatan, hingga kelurahan, namun cukup banyak APK sehingga tidak bisa selesai hanya sekali penertiban," tandas Burhanuddin. (*)

Baca Juga:

Pemprov DKI Beri Waktu 1 Minggu Partai dan Capres Rapikan APK Berbahaya

#Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan