Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Praktisi hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai pengaktifan kembali Tim Pemburu Koruptor seharusnya tak perlu. Kehadiran Polri, Kejaksaan dan KPK seharusnya sudah cukup untuk menindak pelaku koruptor.
"Apa KPK, kepolisian, kejaksaan dianggap kurang berhasil memburu koruptor?," ujar Suparji kepada wartawan, Kamis (16/7).
Suparji menyarankan, lebih baik mengoptimalkan lembaga penegak hukum yang sudah ada dan permanen untuk memburu para koruptor ketimbang mengaktifkan lembaga yang bersifat ad hock.
Baca Juga:
Dia khawatir, pengaktifan tim ini akan tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lain dalam mengusut sejumlah kasus seperti kasus Century, BLBI hingga buron kasus hak tagih bank Bali, Djoko Tjandra dan Harun Masiku yang sampai hari ini masih buron.
Dia menilai, munculnya tim pemburu koruptor justru membuat mekanisme penegakkan hukum tidak terarah dan terkonsentrasi.
"Pada sisi lain pembentukan tim ini kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah melakukan debirokratisasi atau perampingan maupun penataan kelembagaan," ucap Suparji.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan tetap mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor, meski rencana tersebut dikritik oleh sejumlah pihak. "Saya akan terus mengerjakan ini secara serius, tentang Tim Pemburu Koruptor ini," ujar Mahfud.
Mahfud menegaskan, saran dan masukan dari masyarakat akan tetap diperhatikan.
Ia mengatakan, berbagai pihak memiliki hak untuk setuju ataupun tidak setuju dengan rencana pengaktifan Tim Pemburu Koruptor.
"Proses nomokrasinya, proses politik tukar opininya, begitu, siapa saja boleh ngomong," tegas dia.
Diketahui, rencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor bermula dari upaya untuk mengejar terpidana kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra yang kini masih buron.
Baca Juga:
KPK Bantu Usut Kasus 56 Desa Fiktif di Kabupaten Konawe Sultra
Adapun Tim Pemburu Koruptor dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004. Tugasnya adalah menangkap koruptor, terutama yang kabur ke luar negeri serta menyelamatkan aset negara.
Tim ini beranggotakan sejumlah instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). (Knu)
