Tim Anti Mafia Migas Minta KPK Telusuri Para Mafia

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Sabtu, 13 Desember 2014
Tim Anti Mafia Migas Minta KPK Telusuri Para Mafia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dikenal dengan sebutan Tim Anti Mafia Migas mengaku sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri sepak terjang Mafia Migas. Sebab, carut-marutnya pengelolaan Migas selama ini yang disinyalir karena adanya permainan tingkat tinggi oleh para Mafia Migas.

"Kami tidak punya kewenangan sama sekali untuk menyidik. Nah kita ada kerjasama tidak hanya dengan KPK, tapi juga dengan BPK," kata Anggota Tim Anti Mafia Migas, Fahmi Ridha, di Jakarta, Sabtu (13/12).

Menurut Fahmi, BPK sudah melakukan audit terhadap anak perusahaan Pertamina, Petral, yang selama ini menjadi satu-satunya perusahaan yang diberikan kebebasan untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM). Maka dari itu, lanjut Fahmi, jika hasil audit BPK mengindikasikan menemukan bukti tentang mafia migas maka lembaga antikorupsi yang dipimpin Abaraham Samad tersebut bisa menelusuri.

"Kalau ada oknum (yang menjadi mafia migas), ya silahkan KPK menelusuri," pungkasnya.

Fahmi menegaskan bahwa Tim Anti Mafia Migas mempunyai empat tugas, yakni mengkaji semua proses perizinan, merekomendasi tata ulang kelembagaan, mempercepat revisi Undang-Undang Migas, serta merevisi seluruh proses bisnis terkait dengan migas.

"Fokusi kami pada perubahan tata kelola dan kemudian kelembagaan," sebut Fahmi yang juga Peneliti pusat studi energi (PSE) dan Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta ini.

Diketahui, mafia migas adalah para pemburu rente yang memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi. Dalam mengambil keputusan, pemanfaatan kedekatan ini akan berdampak pada inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi.

Mafia migas ini bisa berasal dari mana saja. Mereka ada kemungkinan para birokrat di dalam Kementerian ESDM, politisi senayan, maupun para pengusaha migas yang selama ini menikmati keuntungan dari proses berburu rente ini.

Dan salah satu pihak yang selama ini dituduh sebagai biang kerok mafia migas adalah PT Pertamina Energy Trading (Petral) yang berkedudukan di Singapura. Petral berdiri pada 1969 dengan nama PT Petral Group dengan dua pemegang sahamnya dari Petra Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dengan kantornya Hong Kong, serta Petral Oil Marketing Corporation yang terdaftar di California, Amerika Serikat (AS).

Pada 1978, kedua perusahaan pemegang saham Petral tersebut melakukan marger dengan mengubah nama perusahaanya menjadi Petra Oil Marketing Limited yang terdaftar di Hong Kong. Kemudian pada 1979-1992, kepemilikan saham Petra Oil Marketing Limited dimiliki oleh perusahaan Zambesi Invesments Limited yang terdaftar di Hong Kong dan Pertamina Energy Services Pte Limited yang terdaftar di Singapura.

Pada 1998, perusahaan tersebut diakusisi oleh PT Pertamina (Persero) dan pada 2001 mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Selain Pertamina, sahamnya juga dimiliko Zambesi Invesments Limited dan Pertamina Energy Services Pte Limited. Tugas Petral adalah melakukan jual-beli minyak.

#Nasional #KPK #Mafia Migas
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - 34 menit lalu
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Sestama BNPB Rustian kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana usai sempat dilepas saat OTT. Cek faktanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Indonesia
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
KPK mengusulkan RUU Perampasan Aset agar berwenang menyita harta pejabat yang tidak dilaporkan di LHKPN. Simak ulasan dan fakta hukum lengkapnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
Bagikan