TikTok di Ambang Larangan Pemerintah AS: Apa yang Perlu Anda Ketahui?

MerahPutih.com - TikTok, salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan di Amerika, kini berada dalam bahaya setelah beberapa legislator AS menyatakan bahwa aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan China, ByteDance, dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional.

Pada Jumat mendatang, perwakilan dari ByteDance akan meminta kepada Mahkamah Agung AS untuk menunda keputusan mengenai larangan aplikasi ini yang direncanakan akan diberlakukan pada bulan ini.

Jika ByteDance tidak menjual TikTok sebelum 19 Januari 2025, platform ini tidak akan tersedia untuk diunduh lagi, dan penyedia layanan internet di AS akan secara hukum dilarang untuk memberikan akses ke TikTok.

Baca juga:

Perjalanan Cinta Zendaya dan Tom Holland, Bermula dari Layar Lebar Menuju Pelaminan

Seperti Apa Peran Donald Trump Menyelamatkan TikTok?

Terdapat ketidakpastian mengenai bagaimana Presiden terpilih, Donald Trump, akan menangani larangan TikTok jika terpilih.

Meskipun ia sempat berusaha melarang TikTok selama masa jabatannya yang pertama, ia kini menyatakan pandangan yang lebih terbuka tentang aplikasi tersebut.

Pada konferensi pers di Mar-a-Lago, Trump mengakui bahwa TikTok memiliki tempat khusus di hatinya karena aplikasi ini membantu mendongkrak dukungan dari pemilih muda.

Apakah TikTok Bisa Dibeli?

Meskipun China secara terbuka menentang penjualan TikTok, miliarder Frank McCourt menyatakan minatnya untuk membeli bagian TikTok yang beroperasi di AS bersama dengan sekelompok rekannya.

Baca juga:

Korlantas ‘Bonceng’ Program Makan Bergizi Gratis untuk Tujuan Tertentu, Bantu Distribusi Ditambah Misi Sosialisasi

McCourt, pendiri Project Liberty dan ketua eksekutif McCourt Global, mengungkapkan bahwa konsorsium ini telah berjanji secara lisan untuk membeli TikTok AS dengan nilai hingga 20 miliar dolar AS.

Namun, jika McCourt membeli TikTok, itu hanya akan mencakup bagian AS dan tidak termasuk algoritma TikTok, yang dianggap sebagai hak kekayaan intelektual oleh China.

Mengapa Pemerintah AS Menciptakan Larangan Ini?

Masalah yang diangkat adalah potensi pengaruh pemerintah China terhadap data pengguna di AS, yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Pada 2020, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mencoba melarang TikTok di AS dan melarang transaksi dengan perusahaan tersebut, namun larangan ini tidak pernah dilaksanakan.

Pada 2021, Presiden Joe Biden mencabut perintah tersebut dan mengeluarkan perintah eksekutif baru mengenai ByteDance, dengan menyatakan bahwa perusahaan tersebut "terus mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS."

Baca juga:

Biaya Haji 2025 Turun, Kemenag Ungkap Tarif Hotel hingga Konsumsi Terpaksa Dipangkas

Pengguna TikTok di AS 170 Juta Pengguna

TikTok memiliki lebih dari 170 juta pengguna di AS. Laporan dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari orang dewasa di AS menggunakan TikTok, dan lebih dari 59% dari mereka berusia di bawah 30 tahun. Mayoritas pengguna TikTok menggunakan aplikasi ini untuk hiburan.

Dan yang perlu diperhatikan dari penutupan TikTok di AS, pastinya para pekerja di baliknya. Diketahui platform berbagi video ini memiliki sekitar 7.000 karyawan di negara raksasa tersebut, dan masih belum jelas apa yang akan terjadi pada pekerjaan mereka jika larangan tersebut diberlakukan.

Baca juga:

Ridwan Kamil Belum Tentu Hadiri Penetapan Gubernur Terpilih Pilkada Jakarta 2024

Dengan keputusan Mahkamah Agung yang akan segera diumumkan, masa depan TikTok di AS tampaknya berada di ujung tanduk. Jika larangan ini diterapkan, dampaknya akan terasa luas bagi para pengguna dan industri teknologi.