Tidak Adanya Reshuffle Dalam Waktu Dekat, Kerja Menteri Tidak Menimbulkan Kontroversi

MerahPutih.com - Presiden Prabowo memberikan sinyal belum berencana melakukan reshuffle kabinet. Para Menteri di bawah pemerintahannya bekerja dengan baik dan akan terus bekerja keras untuk kepentingan rakyat.

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha, memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Para menteri diminta bekerja lebih keras dan tidak menimbulkan kontroversi.

Toha menyampaikan apresiasinya atas sikap Presiden yang menilai kinerja para pembantunya secara objektif.

Baca juga:

Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Ketum Golkar: Jangan Ambil yang Bukan Hak Kita

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan tersebut harus dijawab dengan peningkatan kinerja yang lebih nyata dan konsisten di semua lini kementerian.

"Presiden tentu punya pertimbangan sendiri. Tapi dengan tidak adanya reshuffle dalam waktu dekat, para menteri harus memaknainya sebagai bentuk kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja lebih keras lagi," ujar Toha, dikutip Minggu (15/6).

Politisi asal Dapil Jawa Tengah V itu juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi publik yang sehat dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Ia mengimbau agar para menteri fokus bekerja dan menghindari pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan polemik atau multitafsir di tengah masyarakat.

"Jangan malah sibuk berkomentar yang kontroversial atau memperkeruh suasana. Rakyat butuh kerja nyata, bukan wacana yang memecah fokus atau menimbulkan ketidakpastian," tegas anggota DPR RI empat periode itu.

Sebagai anggota Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dan reformasi birokrasi, Mohammad Toha menekankan, pentingnya konsolidasi internal dalam kabinet, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan nasional menjelang transisi pemerintahan yang akan datang.

"Kita semua ingin melihat pemerintahan ini menuntaskan tugasnya dengan baik hingga akhir masa jabatan," katanya.

Untuk itu, lanjut ia, diperlukan kerja yang terukur, komunikasi yang efektif, dan keteladanan dari para pejabat negara. (*)