Selvi Purwanti
Merahputih Nasional - Gubernur DKI, Jakarta, Basuki T. Purnama alias Ahok membantah rencana pembatasan antara pasar ritel modern dan pasar tradisional. Yang ada, kata Ahok, bagaimana pasar ritel modern dan pasar tradisional bersinergi dan saling memberikan keuntungan satu sama lain.
"Tidak ada pembatasan-pembatasan pasar modern. Yang ada bagaimana simbiosis mutualisme. Bagaimana dia (pasar ritel modern) menolong," ujar Ahok seusai berpidato Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI, Jakarta, Tahun 2015, di kantor DPRD DKI, Senin (12/1).
Menurut Ahok, keberadaan pedagang kampung cukup meningkat di DKl Jakarta. Jika tidak ada simbiosis mutualisme, kata Ahok, pedagang kampung yang berada di Jakarta sebagai Ibukota Negara ini dapat mencari keuntungan. Dikatakan Ahok, saat ini pedagang kampung tidak dapat lagi mencari keuntungan lewat tengkulak tersebut.
"Dulu kan lewat tengkulak, Sekarang mereka lewat perbatasan kota, itu ada grosir-grosir. Grosir ini menjual harga pabrik. Harga pabrik yang dijual itu langsung dinikmati diskon pabrik oleh pedagang kampung. Kalau dulu enggak ada grosir-grosir besar ini, pedagang-padagang kampung lewat tengkulak, dia rugi," katanya.
Lantaran pedagang kampung seringkali merugi, Ahok menegaskan bahwa Pemda DKI Jakarta akan mengeluarkan regulasi tentang harga grosir agar pedagang grosir bisa membantu pedagang kampung yang biasa. Menurut Ahok, apabila pedagang kampung memproduksi barang lokal di atas 65 persen maka pedagang kampung tersebut juga ikut mendorong pabrik-pabrik resmi untuk ikut memproduksi.
"Kalau tidak ada pergeseran gaya hidup orang. Gaya hidup orang bergeser dulu mau enggak kita pakai toilet pakai jongkok. Orang maunya duduk sekarang. Jadi ada pergeseran kemampuan ekonomi orang baik, kita harus mengaturnya dengan baik," tutupnya. (Hur)
Follow Twitter kami di @MerahPutihCom
Like Fanpage Facebook kami di merahputih.com
Berita Lainnya :
Kolaborasi Spektakuler Jung Yong Hwa Dengan YDG
Dana Belanja Daerah DKI Jakarta akan Digunakan Sebanyak Rp 67,44 Triliun
