Tetua Adat Yakin Baju Badui Bakal Dibanjiri Pesanan Usai Dipakai Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 16 Agustus 2021
Tetua Adat Yakin Baju Badui Bakal Dibanjiri Pesanan Usai Dipakai Jokowi

Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Tetua adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Jaro Saija memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggunakan pakaian busana Badui dalam Pidato Sidang Tahunan Bersama MPR, DPR dan DPD di Jakarta.

Penggunaan pakaian busana adat Badui oleh Presiden Jokowi kemungkinan besar dapat membangkitkan kembali sekitar 2.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masyarakat Badui.

Baca Juga:

Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Apresiasi Kerja Keras Penuh Pengabdian Nakes


Dimana saat ini, mereka pelaku UMKM terpuruk akibat dampak pandemi virus Corona atau COVID-19. Bahkan, pelaku UMKM di kawasan hak tanah ulayat tersebut menutup kegiatan usaha karena tidak lagi dikunjungi wisatawan yang biasanya datang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi.

"Kami yakin pelaku UMKM akan dibanjiri pesanan setelah Bapak Presiden Jokowi memakai busana Badui itu," ujar Jaro dikutip Antara, Senin (16/8).

Sebagian besar pelaku UMKM masyarakat Badui memproduksi aneka kerajinan tenun, batik Badui, pakaian kampret atau pangsi, selendang, suvenir atau cenderamata, kain pengikat kepala madu dan golok.

Busana yang dipakai Jokowi merupakan pakaian pangsit yang sehari- hari digunakan masyarakat Badui.

Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)
Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)



Sebelum pademi COVID-19, kata dia, pemukiman masyarakat Badui di Kampung Kadu Ketug selalu ramai karena warga menggelar dagangan hasil kerajinan pelaku UMKM di bale-bale rumah.

"Kami berharap pelaku UMKM warga Badui itu kembali bangkit karena orang nomor satu di Indonesia mencintai busana adat masyarakat Badui," katanya menjelaskan.

Begitu juga tetua adat masyarakat Badui Saidi Yunior mengaku dirinya tentu merasa bangga Presiden Jokowi memakai busana adat Badui, sehingga akan berdampak terhadap pendapatan pelaku UMKM.

Pemakaian busana yang digunakan pada Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD itu, kata dia, Indonesia memiliki keanekaragaman perbedaan suku, adat, bahasa dan keyakinan merupakan simbol kekayaan khasanah budaya yang tidak ternilai.

"Kita berharap persatuan dan kesatuan lebih kokoh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat " katanya.

Baca Juga:

Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi



Sementara itu, Kudil (40) seorang pelaku UMKM warga Badui mengatakan dipastikan pemakaian busana Badui oleh Presiden Jokowi akan berdampak positif terhadap peningkatan omzet pendapatan para perajin.

Saat ini, harga pakaian busana Badui mulai Rp 100 ribu hingga Rp 450 ribu dan tergantung kualitas. Pakaian busana Badui lebih simpel dan memiliki filosofi tersendiri karena masyarakat Badui mencintai alam. Kebanyakan corak pakaian busana Badui didominasi warna hitam, putih dan biru. Kami hari ini sudah ada pesanan pakaian yang dipakai Jokowi," katanya. (*)

#Sidang Tahunan MPR #Presiden Jokowi #MPR RI #DPR #DPD RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Indonesia
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Sudjatmiko juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan fasilitas transportasi publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Indonesia
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki wewenang mengawasi produk yang dikonsumsi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Indonesia
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Nevi melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Indonesia
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Indonesia
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Indonesia
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
BEM mahasiswa kembali geruduk MPR/DPR besok. Mereka akan menagih janji mahasiswa soal 17+8 tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Bagikan