Tetua Adat Yakin Baju Badui Bakal Dibanjiri Pesanan Usai Dipakai Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 16 Agustus 2021
Tetua Adat Yakin Baju Badui Bakal Dibanjiri Pesanan Usai Dipakai Jokowi

Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Tetua adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Jaro Saija memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggunakan pakaian busana Badui dalam Pidato Sidang Tahunan Bersama MPR, DPR dan DPD di Jakarta.

Penggunaan pakaian busana adat Badui oleh Presiden Jokowi kemungkinan besar dapat membangkitkan kembali sekitar 2.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masyarakat Badui.

Baca Juga:

Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Apresiasi Kerja Keras Penuh Pengabdian Nakes


Dimana saat ini, mereka pelaku UMKM terpuruk akibat dampak pandemi virus Corona atau COVID-19. Bahkan, pelaku UMKM di kawasan hak tanah ulayat tersebut menutup kegiatan usaha karena tidak lagi dikunjungi wisatawan yang biasanya datang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi.

"Kami yakin pelaku UMKM akan dibanjiri pesanan setelah Bapak Presiden Jokowi memakai busana Badui itu," ujar Jaro dikutip Antara, Senin (16/8).

Sebagian besar pelaku UMKM masyarakat Badui memproduksi aneka kerajinan tenun, batik Badui, pakaian kampret atau pangsi, selendang, suvenir atau cenderamata, kain pengikat kepala madu dan golok.

Busana yang dipakai Jokowi merupakan pakaian pangsit yang sehari- hari digunakan masyarakat Badui.

Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)
Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)



Sebelum pademi COVID-19, kata dia, pemukiman masyarakat Badui di Kampung Kadu Ketug selalu ramai karena warga menggelar dagangan hasil kerajinan pelaku UMKM di bale-bale rumah.

"Kami berharap pelaku UMKM warga Badui itu kembali bangkit karena orang nomor satu di Indonesia mencintai busana adat masyarakat Badui," katanya menjelaskan.

Begitu juga tetua adat masyarakat Badui Saidi Yunior mengaku dirinya tentu merasa bangga Presiden Jokowi memakai busana adat Badui, sehingga akan berdampak terhadap pendapatan pelaku UMKM.

Pemakaian busana yang digunakan pada Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD itu, kata dia, Indonesia memiliki keanekaragaman perbedaan suku, adat, bahasa dan keyakinan merupakan simbol kekayaan khasanah budaya yang tidak ternilai.

"Kita berharap persatuan dan kesatuan lebih kokoh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat " katanya.

Baca Juga:

Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi



Sementara itu, Kudil (40) seorang pelaku UMKM warga Badui mengatakan dipastikan pemakaian busana Badui oleh Presiden Jokowi akan berdampak positif terhadap peningkatan omzet pendapatan para perajin.

Saat ini, harga pakaian busana Badui mulai Rp 100 ribu hingga Rp 450 ribu dan tergantung kualitas. Pakaian busana Badui lebih simpel dan memiliki filosofi tersendiri karena masyarakat Badui mencintai alam. Kebanyakan corak pakaian busana Badui didominasi warna hitam, putih dan biru. Kami hari ini sudah ada pesanan pakaian yang dipakai Jokowi," katanya. (*)

#Sidang Tahunan MPR #Presiden Jokowi #MPR RI #DPR #DPD RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke MPR pada 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Berita Foto
Rapat Ad Hoc MPR Terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Ketua Panitia Ad Hoc MPR Pemilihan Wakil Presiden Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Ad Hoc MPR Terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Mechias Markus Mekeng dalam diskusi Majelis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Indonesia
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Setelah mengemban jabatan sebagai pemimpin MPR RI, dia mengatakan akan langsung mengikuti dinamika yang terjadi di MPR RI.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Bagikan