Tetua Adat Yakin Baju Badui Bakal Dibanjiri Pesanan Usai Dipakai Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 16 Agustus 2021
Tetua Adat Yakin Baju Badui Bakal Dibanjiri Pesanan Usai Dipakai Jokowi

Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Tetua adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Jaro Saija memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggunakan pakaian busana Badui dalam Pidato Sidang Tahunan Bersama MPR, DPR dan DPD di Jakarta.

Penggunaan pakaian busana adat Badui oleh Presiden Jokowi kemungkinan besar dapat membangkitkan kembali sekitar 2.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masyarakat Badui.

Baca Juga:

Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Apresiasi Kerja Keras Penuh Pengabdian Nakes


Dimana saat ini, mereka pelaku UMKM terpuruk akibat dampak pandemi virus Corona atau COVID-19. Bahkan, pelaku UMKM di kawasan hak tanah ulayat tersebut menutup kegiatan usaha karena tidak lagi dikunjungi wisatawan yang biasanya datang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi.

"Kami yakin pelaku UMKM akan dibanjiri pesanan setelah Bapak Presiden Jokowi memakai busana Badui itu," ujar Jaro dikutip Antara, Senin (16/8).

Sebagian besar pelaku UMKM masyarakat Badui memproduksi aneka kerajinan tenun, batik Badui, pakaian kampret atau pangsi, selendang, suvenir atau cenderamata, kain pengikat kepala madu dan golok.

Busana yang dipakai Jokowi merupakan pakaian pangsit yang sehari- hari digunakan masyarakat Badui.

Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)
Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)



Sebelum pademi COVID-19, kata dia, pemukiman masyarakat Badui di Kampung Kadu Ketug selalu ramai karena warga menggelar dagangan hasil kerajinan pelaku UMKM di bale-bale rumah.

"Kami berharap pelaku UMKM warga Badui itu kembali bangkit karena orang nomor satu di Indonesia mencintai busana adat masyarakat Badui," katanya menjelaskan.

Begitu juga tetua adat masyarakat Badui Saidi Yunior mengaku dirinya tentu merasa bangga Presiden Jokowi memakai busana adat Badui, sehingga akan berdampak terhadap pendapatan pelaku UMKM.

Pemakaian busana yang digunakan pada Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD itu, kata dia, Indonesia memiliki keanekaragaman perbedaan suku, adat, bahasa dan keyakinan merupakan simbol kekayaan khasanah budaya yang tidak ternilai.

"Kita berharap persatuan dan kesatuan lebih kokoh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat " katanya.

Baca Juga:

Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi



Sementara itu, Kudil (40) seorang pelaku UMKM warga Badui mengatakan dipastikan pemakaian busana Badui oleh Presiden Jokowi akan berdampak positif terhadap peningkatan omzet pendapatan para perajin.

Saat ini, harga pakaian busana Badui mulai Rp 100 ribu hingga Rp 450 ribu dan tergantung kualitas. Pakaian busana Badui lebih simpel dan memiliki filosofi tersendiri karena masyarakat Badui mencintai alam. Kebanyakan corak pakaian busana Badui didominasi warna hitam, putih dan biru. Kami hari ini sudah ada pesanan pakaian yang dipakai Jokowi," katanya. (*)

#Sidang Tahunan MPR #Presiden Jokowi #MPR RI #DPR #DPD RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan