Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Politisi Partai Demokrat Roy Suryo menegaskan partainya tak akan merubah arah dukungan dan tetap mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Pilpres ini adalah perlombaan, bukan pertandingan, jadi jangan ada lah adu-adu apa itu, tidak perlu," kata Roy Suryo di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/8).
Roy Suryo juga mengatakan mengenai ciutan di akun Twitter pribadi tentang dukungan terhadap calon presiden 2019 merupakan ungkapan pribadi, yang memang searah dengan visi partainya.
"InsyaAllah @PDemokrat tetap bersama Capres @prabowo - @sandiuno. Habis Jum'atan bersama @Gerindra @PKSejahtera @Official_PAN ke KPU," tulis Roy Suryo dalam akun twitter @KRMTRoySuryo2 dikutip Antara.
Sementara itu,Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR tersebut menyatakan, pemerintah telah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka agar pemerataan pendapatan nasional juga bisa segera diwujudkan.
"Keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius kita, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam enam tahun terakhir, yaitu rasio gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti," tutur Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-73 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Kepala Negara memaparkan, pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
Langkah percepatan itu, ujar dia, membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya.
Sedangkan pada tahun 2017 lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat.
Bersamaan dengan sertifikasi tanah, Pemerintah juga terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare.
"Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai," tuturnya. (*)
