Headline

Terungkap Identitas ATM Joko Prabowo dalam Kasus Suap Mantan Dirjen Hubla

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 21 Desember 2017
Terungkap Identitas ATM Joko Prabowo dalam Kasus Suap Mantan Dirjen Hubla

Adiputra Kurniawan (kiri), terdakwa kasus suap proyek kepada Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono, mendengarkan keterangan saksi (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sidang Tipikor dengan terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan menyingkap fakta menarik seputar keberadaan ATM atas nama Joko Prabowo. Menurut Adi Putra Kurniawan pembuatan dan penggunaan ATM Joko Prabowo berasal dari gabungan nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Kalau nama Joko Prabowo diambil pada saat pemilihan pemilu. Dulu ada calonnya Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jadi nama saya buatan saja Joko Prabowo," kata Adi Putra saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (21/12).

Adi Putra Kurniawan didakwa menyuap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono sebesar Rp2,3 miliar karena terkait pelaksanaan pekerjaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK).

Dalam dakwaan disebutkan Adi Putra Kurniawan membuka beberapa rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo sehingga pada 2015-2016 membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo dengan tujuan agar kartu ATM-nya dapat diberikena kepada orang lain yaitu anggota LSM, wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di kementerian Perhubungan.

"Untuk ATM Joko Prabowo sengaja saya buat banyak, pertama 3-4 kartu, dengan harapan orang di lapangan saya banyak ketemu LSM atau orang mana, dengan harapam dikembalikan lagi ke saya, tapi kebanyakan tidak kembalikan," ungkap Adi.

Adi juga punya beberapa nama alias lainnya. "Nama lain, Yeyen nama kecil saya. Dulu dari orang tua, manggil saya hingga teman-teman masih memangil saya ada juga yang bilang itu. Yeyen nama panggilan saja, Yongki dikasih nama di pulau Bali. Waktu itu pernah tinggal di Bali tapi orang bule susah bilang yeyen, jadi bilang Yongki," tambah Adi.

KTP atas nama Yongki dibuat di Bali dengan nama Yongki Goldwing yang diambil dari merek Honda Goldwing karena Adi pernah ikut club motor besar.

Adi memberikan ATM paling banyak untuk orang-orang LSM. "LSM itu punya JP, jatah preman. Saya buat sampai 22 kartu ATM, yang 21 saya berikan kalau 1 dipergunakan untuk keperluan pribadi saya," ungkap Adi.

Adi Putra Kurniawan sebagaimana dilansir Antara mengakui memberikan ATM atan nama Joko Prabowo kepada Dirjen perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono secara bertahap sejak Agustus 2016 sampai Agustus 2017 yang totalnya RP 2,3 miliar.

"Pertama diberikan pada Agustus 2016 di di ruang kerja Pak Dirjen lantai 4, karena saya merasa utang budi sama Pak Tonny, semenjak Pak Tonny menjabat, jadi syarat pelelangan disamakan, jadi kita lebih profesional mengikuti lelang di pelabuhan laut menggunakan LPSE, tinggal bersaing harga, jadi itu lebih profesional, sehingga kalau saya ada rezeki maka mau bantu beliau untuk operasional" jelas Adi.

Adi menceritakan bahwa Tonny Budiono mengucapkan terima kasih dan tidak pernah menolak atas pemberian kartu ATM-nya itu.

"Total ada Rp 2,3 miliar, saya baru lapor ATM sudah diisi dulu baru saya sampaikan ke beliau, setelah saya kirim beliau tidak pernah mengatakan akan kirim balik, tapi kan sampai sekarang belum dipergunakan seluruhnya oleh beliau jadi masih ada Rp 1,1 miliar," pungkas Adi Putra Kurniawan.(*)

#Pengadilan Tipikor #OTT Dirjen Hubla #Kasus Suap
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ditanya Soal Kasus KPK dan Kabar Menghilang, Jawaban Nusron Wahid Jadi Sorotan
Nusron Wahid buka suara soal perkara dugaan mafia tanah yang diproses KPK. Ia menyerahkan proses hukum kepada KPK dan memastikan pelayanan ATR/BPN tetap berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Ditanya Soal Kasus KPK dan Kabar Menghilang, Jawaban Nusron Wahid Jadi Sorotan
Indonesia
Kasus Suap HGB Bergulir, KPK Geledah Ruangan Dirjen ATR/BPN
KPK menggeledah sejumlah lokasi di kantor ATR/BPN, termasuk ruangan Dirjen Lampri, terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Kasus Suap HGB Bergulir, KPK Geledah Ruangan Dirjen ATR/BPN
Indonesia
Kasus Suap HGB Bogor Makin Melebar, IM57+ Desak KPK Jerat Korporasi
IM57+ Institute mendesak KPK mempertimbangkan penetapan korporasi sebagai tersangka, selain individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Kasus Suap HGB Bogor Makin Melebar, IM57+ Desak KPK Jerat Korporasi
Indonesia
Istana Tegaskan Prabowo Tak Intervensi Kasus Suap HGB yang Kaitkan Nusron Wahid
Istana menegaskan Prabowo Subianto tidak akan mengintervensi kasus dugaan suap HGB di Bogor yang turut mengaitkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Istana Tegaskan Prabowo Tak Intervensi Kasus Suap HGB yang Kaitkan Nusron Wahid
Indonesia
KPK Bongkar Aliran Uang Kasus HGB, Summarecon Berpeluang Jadi Tersangka Korporasi
KPK membuka peluang menetapkan PT Summarecon Agung Tbk sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
KPK Bongkar Aliran Uang Kasus HGB, Summarecon Berpeluang Jadi Tersangka Korporasi
Indonesia
KPK Ungkap Awal Kasus Suap HGB Summarecon, Berawal dari Sengketa Tanah dengan Ahli Waris
KPK mengungkap dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Bogor berawal dari sengketa tanah dengan sejumlah ahli waris.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
KPK Ungkap Awal Kasus Suap HGB Summarecon, Berawal dari Sengketa Tanah dengan Ahli Waris
Indonesia
Pejabat Kemenhub Diduga Minta Commitment Fee 5 Persen, Proyek Perlintasan Kereta Rp 20,7 Miliar Jadi Sorotan
Dakwaan KPK mengungkap dugaan commitment fee 5 persen dalam proyek perlintasan sebidang Jawa dan Sumatera senilai Rp 20,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
Pejabat Kemenhub Diduga Minta Commitment Fee 5 Persen, Proyek Perlintasan Kereta Rp 20,7 Miliar Jadi Sorotan
Indonesia
Eks Menag Yaqut Kalah di Putusan Sela, Sidang Korupsi Kouta Haji Masuk Pokok Perkar
Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menolak perlawanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 Agustus 2026
Eks Menag Yaqut Kalah di Putusan Sela, Sidang Korupsi Kouta Haji Masuk Pokok Perkar
Indonesia
Bukan Cuma Kerugian Rp 622 Miliar, Jaksa Ungkap Dampak Dugaan Korupsi Kuota Haji pada Jemaah
Jaksa KPK menilai dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 tak hanya merugikan negara Rp622 miliar, tetapi juga berdampak pada hak masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 Agustus 2026
Bukan Cuma Kerugian Rp 622 Miliar, Jaksa Ungkap Dampak Dugaan Korupsi Kuota Haji pada Jemaah
Indonesia
Amplop SGD 14.000 Jadi Sorotan, KPK Periksa Stafsus Menhut dalam Kasus Bupati Kuansing
KPK memeriksa Stafsus Menhut Raja Juli Antoni, Andi Saiful Haq, sebagai saksi kasus Bupati Kuansing. Pemeriksaan terkait amplop SGD 14.000.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 Agustus 2026
Amplop SGD 14.000 Jadi Sorotan, KPK Periksa Stafsus Menhut dalam Kasus Bupati Kuansing
Bagikan