Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak masalah Capres Prabowo Subianto menguasai hak guna ratusan ribu hektar tanah di Indonesia.
Bahkan, JK menegaskan dirinya sendiri yang memberikan izin saat Prabowo ingin membeli 220.000 hektar lahan di Kalimantan Timur pada tahun 2004, sesaat setelah SBY-JK memenangi pilpres waktu itu.
"Tidak ada yang salah sebenarnya, bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih (izin) itu," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (19/2).
JK pun menceritakan lahan yang dibeli Prabowo di Kalimantan Timur tersebut merupakan aset sitaan kredit macet yang diambilalih Bank Mandiri.
"Itu di tangan Bank Mandiri karena itu kredit macet. Jadi kredit macet sama Bank Mandiri, (kemudian) datang Pak Prabowo sama saya, bahwa dia mau beli," tutur Wapres, dikutip Antara.
Wapres JK saat itu mengizinkan Prabowo membeli aset itu dengan syarat harus dibayar secara tunai tanpa kredit atau cicilan. Saat itu, lanjut dia, Prabowo menyanggupi dan benar membayarkan secara tunai.
"Saya tanya you beli, tapi cash, tidak boleh utang. (Prabowo bilang) 'Siap'. Dia akan beli dengan cash," tandas Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu.
Polemik kepemilikan tanah Prabowo berawal ketika dalam debat capres putaran kedua di Jakarta, Minggu malam (17/2), capres petahana Joko Widodo 'menyerang' dengan kepemilikan lahan oleh Prabowo seluas 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar di Aceh.
Serangan itu dilakukan untuk menanggapi tudingan Prabowo sebelumnya yang mengkritik pembagian sertifikat lahan oleh Presiden Jokowi tidak memikirkan masa depan.
"Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi saya sampaikan, pembagian yang hampir 2,6 juta itu adalah agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektar," kata Jokowi. (*)
