Terlibat Terorisme, Turki Segera Pulangkan Ratusan Warga Afghanistan

MerahPutih.Com - Ratusan warga Afghanistan yang diduga terlibat kegiatan terorisme di Timur Tengah akan segera dipulangkan ke negara asalnya. Otoritas Turki menyatakan pihaknya segera memulangkan 600 pendatang gelap yang berada di Turki timur akhir pekan ini.

Pada Sabtu (7/4) Kementerian Dalam Negeri Turki menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kabul terkait ratusan warga Afghanistan yang menyeberang ke Turki melalui Iran.

Pendatang asal Afghanistan itu menyeberang ke Turki melalui Iran karena "kegiatan teroris dan masalah ekonomi" di Afghanistan, kata kementerian itu, dan pasukan keamanan menyerahkan pendatang tersebut ke pejabat imigrasi provinsi.

Dikatakannya, syarat pemulangan sudah selesai untuk 591 pendatang di provinsi timur, Erzurum, dan penerbangan sewaan ke Kabul akan diluncurkan pada Sabtu dan Minggu untuk mengirim pulang pendatang itu.

"Sesudah menyelesaikan syarat pemulangan untuk pendatang gelap di provinsi lain kami, pemulangan akan dipercepat dan berlanjut dalam beberapa hari mendatang," kata pernyataan kementerian dalam negeri Turki sebagaimana dilansir Antara dari Reuters.

Kelompok hak asasi manusia mengecam langkah Turki memulangkan pendatang ke negara bergolak, termasuk Afghanistan, dengan mengatakan bahwa itu membahayakan nyawa mereka.

Pada pekan ini, surat kabar "Hurriyet" melaporkan bahwa beberapa ribu pendatang asal Afghanistan menyeberang ke Turki beberapa bulan belakangan dan berjalan berhari-hari dari perbatasan untuk mencapai Erzurum.

Afghanistan dilanda serangan kelompok garis keras pada tahun ini dan pemerintah berjanji memperketat keamanan di Kabul tengah, yang menewaskan sekitar 100 orang pada Januari.

Serangan itu merusak dukungan untuk Presiden Ashraf Ghani, yang pada Februari menawarkan pembicaraan perdamaian dengan pemberontak Taliban, yang berjuang mengusir pasukan asing dan menerapkan kembali hukum ketat Islam tafsir mereka.

Taliban menunjukkan sedikit tanda menerima tawaran pembicaraan dengan pemerintah dukungan Barat itu, yang mereka sebut penguasa tidak sah boneka asing, meskipun mereka menawarkan perundingan dengan Amerika Serikat.(*)