Terkait Pembebasan Lahan, Jokowi: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah daerah memiliki peran sangat penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur terutama berkaitan dengan pembebasan lahan.

"Pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi itu sangat penting perannya terutama dalam pembebasan lahan agar sebuah proyek infrastruktur bisa masuk dan dimulai kontruksinya," kata Jokowi kepada wartawan di Bendungan Rakanamo, Kabupaten Kupang, Selasa (9/1).

Presiden mengatakan hal itu ketika ditanyai terkait dukungan dan peran pemerintah daerah dalam mempercepat berbagai proyek infrastruktur strategis nasional seperti pembangunan bendungan raksasa di daerah-daerah.

Menurut Presiden, kalau pemerintah daerah tidak ikut mati-matian untuk pembebasan lahan maka pembangunan infrastruktur akan terus diundur.

"Ini yang kejadian di lain tempat seperti itu, saya sudah bolak-balik menyampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota agar setiap proyek-proyek besar yang ada di wilayah masing-masing agar yang namanya pembebasan lahan itu betul-betul didukung, dibantu untuk segera diselesaikan," katanya.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan, telah memerintahkan agar pembangunan tujuh bendungan yang menyebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur segera diselsaikan.

Tujuh bendungan itu di antaranya, Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, kemudian Bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Lambo di Kabupaten Nagekeo, Bendungan Kolhua di Kota Kupang, dan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang.

Ia mengatakan, pembangunan bendungan yang sudah selesai seperti Raknamo harus dipastikan agar sambungan irigasinya sudah ada dan tersambung sampai ke sawah-sawah para petani.

"Karena saya pernah lihat ada beberapa bendungan seperti yang di Aceh barat, saya lihat bendungannya ada, airnya ada, irigasinya tidak ada, terus bendungan ini untuk apa," katanya.

Presiden mengingatkan agar jangan sampai persoalan yang sama juga terjadi di Nusa Tenggara Timur.

"Tanggung jawab gubernur ada, bupati, wali kota ada, siapa memiliki bagian atau tanggung jawab yang mana," katanya.

Ia mengatakan, setelah Bendungan Raknamo yang dibangunn dengan kapasitas tampung hingga 14 juta kubik air dengan menghabiskan anggaran negara mencapai Rp 750 miliar itu diresmikan, nantinya ia akan datang kembali ke daerah setempat untuk memeriksa pemanfaatannya.

"Saya akan datang lagi nanti untuk mengecek agar betul-betul air yang tertampung ini bisa disalurkan hingga ke sawah-sawah petani kita sehingga bisa meningkatkan produksinya," katanya. (*)