Eddy Flo
MerahPutih.com - Impor senjata untuk Brimob sempat menimbulkan kesalahpahaman antara TNI dan Polri. Senjata-senjata tersebut ditahan sementara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Mabes Polri terpaksa turun tangan menjelaskan kepada publik terkait impor senjata. Padahal impor senjata itu dilakukan secara legal dan setujui para pejabat berwenang. Lantas, dimana masalahnya?
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta TNI dan Polri mewaspadai adanya indikasi pihak tertentu yang berniat mengadu domba terkait impor senjata.
"Ini bagian skenario untuk membenturkan antaraparat negara," kata Edi Hasibuan di Jakarta Minggu (1/10).
Edi Hasibuan sebagaimana dilansir Antara, mengatakan kebijakan yang biasa dilakukan pimpinan Polri untuk mengimpor maupun mengajukan pengadaan senjata dan amunisi untuk kebutuhan operasional.
"Terlebih pengadaan senjata sudah dilakukan tiga kali," tutur Edi.
Mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menyatakan seluruh pihak harus memahami tugas Polri terutama Korps Brigade Mobil (Brimob) memiliki tugas yang lebih berat mengatasi aksi teroris dan kelompok kekerasan bersenjata di Poso Sulawesi Tengah dan Papua.
Hasil kajian Lemkapi menunjukkan senjata operasional yang diimpor Polri seperti Stand Alond Granade Launcher (SAGL) atau pelontar granat kaliber 40x46 mm dan juga peluncur amunisi 40x46 mm Round RLV HEFJ berdaya ledak tinggi.
Edi mengungkapkan senjata SAGL bukan tipe senjata pembunuh namun berfungsi melumpuhkan dengan kelebihan dapat menggunakan peluru karet, peluru hampa dan peluru asap untuk menangani aksi anarkis saa demonstrasi.
"Senjata ini memiliki khas untuk efek kejut," ungkap Edi Hasibuan.
Terkait pengiriman senjata yang diperlukan Polri masih tertahan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Edi mendesak Badan Intelijen dan Strategis (BAIS) segera menerbitkan rekomendasi agar senjata itu dapat dimanfaatkan Brimob Polri untuk keamanan negara.(*)
