Terkait Abraham Samad, KPK Belum Bentuk Komite Etik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 05 Februari 2015
Terkait Abraham Samad, KPK Belum Bentuk Komite Etik

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kanan) memberi keterangan kepada wartawan terkait tudingan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto thdp Ketua KPK Abraham Samad.(Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga membentuk Komite Etik. Padahal, Sekjen Pelaksana Tugas (Plt) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto sudah menunjukan sejumlah foto Abraham Samad (AS) dengan beberapa elite PDIP yang bertemu sebanyak enam kali sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam diselenggarakan.

"KE (Komiter Etik) belum dilakukan," kata Johan Budi saat konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).

Menurut Johan, lembaganya tak bisa membentuk Komiter Etik selama tak di dukung oleh data dan bukti yang cukup valid tentang pertemuan foto Abraham dan sejumlah elite PDIP. Pertemuan Samad dan elite PDIP tersebut terjadi sebanyak enam kali dan membicarakan Cawapresnya Jokowi.

"Kami kan enggak tau apakah data Hasto valid atau tidak. Namun KPK sudah bekerja sedang bekerja terkait tuduhan itu," katanya.

Johan juga mengaku tidak tahu apakah sudah terbentuk Plt pimpinan KPK meski satu pimpinan KPK sudah menjadi tersangka dan tiga pimpinan lainnya masih dalam proses penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri. Pimpinan KPK ini dilaporkan kepada kepolisian dengan kasus yang berbeda-beda.

"Plt saya gak tau, karena sekarang menurut penjelasan Kabareskrim, yang tersangka baru BW. AS sudah ada surat penyidikannya tapi statusnya belum tersangka. Saya enggak tau apakah ini tinggal setengah langkah lagi, saya enggak tau. Tentu kita percaya kepada seorang Kabareskrim, apakah kemudian jadi tersangka," pungkas Johan. (hur)

#PDIP #Johan Budi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Bagikan