Tepis Jadi Kader Golkar, Gibran: Saya Pakai Baju Apa Saja Cocok

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 19 Oktober 2023
Tepis Jadi Kader Golkar, Gibran: Saya Pakai Baju Apa Saja Cocok

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diisukan akan keluar dari PDIP dan masuk ke Partai Golongan Karya (Golkar).

Bahkan, Gibran dikabarkan telah dikukuhkan sebagai kader Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Sabtu (21/10). Kemudian, Gibran akan masuk Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

Dikonfirmasi awak media, Gibran membantah kabar tersebut. Dia memastikan tidak akan ke mana-mana dan tetap menjadi kader PDIP.

Baca Juga:

Beredar Kabar Urus SKCK di Polda Jateng, Gibran: Saya Masih Ngantor

"Kapasitas apa saya datang (Rapimnas Golkar). Saya bukan siapa-siapa. Bukan ketua parpol," kata Gibran, Kamis (19/10).

Dia menegaskan, pihaknya tidak ke mana-mana dan masih bekerja sebagai Wali Kota Solo.

"Iki lho aku neng kene ((ini loh saya di Solo). Saya tidak ke mana-mana," katanya

Disinggung terkait pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut Gibran cocok pakai baju kuning, Gibran menegaskan jika dirinya cocok pakai baju semua

"Baju warna apa aja saya cocok. Sudah, Mas, Mbak, mosok pertanyaannya itu," kata Gibran.

Baca Juga:

Diajak Puan Gabung TPN Ganjar-Mahfud, Gibran Minta Bertemu Arsjad-Hasto Dahulu

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan pindah Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pindah partai itu untuk memuluskan jalan menjadi cawapres. Gibran mengaku tidak tahu menahu soal kabar itu.

"Kok tanya saya, siapa yang bilang (masuk Golkar). Tanya di Jakarta, tanya yang bikin isu," ujar Gibran di Balai Kota, Selasa (17/10). (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Gibran Diisukan Gabung Golkar, Airlangga: Memang Cocok Anak Muda Pake Jaket Kuning

#Gibran Rakabuming #Golkar #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026: Tema, Susunan Acara dan Formasi Paskibraka
Sementara, Prosesi sakral pengibaran Sang Merah Putih berlangsung mulai pukul 09.54 WIB, disusul amanat Inspektur Upacara pukul 10.16 WIB
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 Juni 2026
Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026: Tema, Susunan Acara dan Formasi Paskibraka
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan