Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemprov DKI Jakarta menutup sementara kegiatan operasional tempat hiburan dan rekreasi di seluruh DKI Jakarta, selama 2 pekan, mulai dari Senin 23 Maret hingga 5 April 2020. Penutupan tersebut dalam rangka mencegah penyebaran penularan virus corona atau COVID-19.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup sejumlah tempat hiburan menyusul ditetapkannya Jakarta tanggap darurat bencana COVID-19 setelah pasien positif corona di Ibu Kota tembus di angka 224 orang pada Jumat (20/3).
Baca Juga:
Imbas Status KLB Corona, Pemkot Solo Berlakukan Work From Home Bagi ASN
"Kami akan melakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha hiburan dan rekreasi selama dua pekan," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia menuturkan, bahwa imbauan ini bersifat wajib dan bisa ditaati.
"Kami harap seluruh penyelenggara industri pariwisata segera melaksanakan sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Selain itu, kami juga terus mengimbau untuk dilakukan pembersihan pada lingkungan dan lokasi usaha menggunakan pembasmi kuman/ spray fast acting alcoholic spray disinfectant," terang Cucu.
Lebih lanjut, Cucu juga mengingatkan untuk melakukan sosialisasi kepada semua karyawan di lokasi usaha masing-masing terkait antisipasi penyebaran COVID-19.
Adapun 14 kegiatan usaha yang wajib tutup selama masa pandemi COVID-19 ini sebagai berikut:
1. Klab Malam;
2. Diskotek;
3. Pub/Musik Hidup;
4. Karaoke Keluarga;
5. Karaoke Executive;
6. Bar/Rumah Minum;
7. Griya Pijat;
8. Spa (Sante Par Aqua);
9. Bioskop;
10. Bola Gelinding;
11. Bola Sodok;
12. Mandi Uap;
13. Seluncur;
14. Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa.
Baca Juga:
Menko Airlangga Beberkan Jurus Pemerintah Hadapi Dampak Ekonomi COVID-19
Untuk mendasari kebijakan ini, telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 155/SE/2020 tentang Penutupan Sementara Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi virus corona dan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.(Asp)
Baca Juga:
Obat untuk Pasien Corona Penuhi Kebutuhan untuk 60 Ribu Pasien
