Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

TB Hasanuddin Disebut Sidang Suap Bakamla, Begini Tanggapan KPK

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 02 Februari 2018
TB Hasanuddin Disebut Sidang Suap Bakamla, Begini Tanggapan KPK

TB Hasanuddin (Foto: Twitter TB Hasanuddin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara mengenai munculnya nama Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin dalam persidangan perkara suap proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan melakukan analisis lebih lanjut terkait fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara suap proyek senilai Rp 400 miliar itu.

"Proses persidangan saya kira kita ikuti saja ya karena kalau ada fakta-fakta yang muncul tentu akan dianalisis lebih lanjut," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Menurut Febri, Jaksa Penuntut Umum KPK akan mencermati lebih lanjut fakta-fakta persidangan yang relevan untuk mengusut keterlibatan pihak lain dalam perkara suap di Bakamla tersebut.

"Kalau ada informasi-informasi baru sejauh mana itu bisa ditindaklanjuti tentu akan dianalisis dulu oleh tim JPU," jelas Febri.

Sebelumnya, nama TB Hasanudin disebut politisi Partai Golkar Fayakhun Andriadi dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan alat satelit monitoring dan drone Bakamla.

Kang Hasan, begitu ia biasa disapa, diduga berperan sebagai penyambung staf khusus Kepala Bakamla Ali Fahmi Habsyi berupaya memuluskan angggaran proyek Bakamla di DPR.

Fayakhun mengaku diperkenalkan TB Hasanudin dengan staf ahli Bakamla Ali Fahmi atau Fahmi Habsyi. Namun, pernyataan Fayakhun itu dibantah purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal itu.

TB Hasanudin mengatakan Komisi I pada saat itu melakukan kunjungan kerja di kantor Bakamla. Dan, perkenalan itu biasa saja dan sifatnya terbuka.

TB Hasanudin menjelaskan, saat itu dirinya menjadi ketua rombongan dalam kunjungan Komisi I DPR ke Bakamla, yang menjadi mitra kerja Komisi I DPR RI yang membidangi politik dan keamanan. (Pon)

Baca juga berita lainnya terkait suap Bakamla di: TB Hasanudin Klarifikasi Pernyataan Fayakhun di Sidang Suap Bakamla

#Bakamla #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Buka Suara soal Kasus Febrie Adriansyah, Ungkap Alasan Belum Ambil Alih Penyidikan
KPK belum mengambil alih kasus Febrie Adriansyah. Saat ini, proses tersebut masih ditangani Kejaksaan Agung.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Kasus Febrie Adriansyah, Ungkap Alasan Belum Ambil Alih Penyidikan
Indonesia
Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat, KPK Sita Toyota Alphard Diduga Gratifikasi
KPK menyita Toyota Alphard dalam kasus korupsi Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat, KPK Sita Toyota Alphard Diduga Gratifikasi
Indonesia
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
KPK buka peluang Augusz jadi justice collaborator dalam kasus dugaan suap BPK di Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
Indonesia
Hari Anak Nasional 2026, KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi kepada Generasi Muda Lewat Edukasi Interaktif
KPK memanfaatkan Hari Anak Nasional 2026 untuk memperluas pendidikan antikorupsi melalui berbagai kegiatan interaktif bersama KemenPPPA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Juli 2026
Hari Anak Nasional 2026, KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi kepada Generasi Muda Lewat Edukasi Interaktif
Indonesia
KPK Aset Rp 22 Milik Anggota DPR RI Anwar Sadad, Rumah Disita Tersebat di Jatim
Pengembangan perkara tersebut terkait kegiatan operasi tangkap tangan pada Desember 2022, yakni terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
KPK Aset Rp 22 Milik Anggota DPR RI Anwar Sadad, Rumah Disita Tersebat di Jatim
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
KPK Amankan Barang Bukti Senilai Rp 9,06 Miliar di OTT Bupati Lombok Barat
KPK juga menyita satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp 1,2 miliar hingga kuitansi pembelian tanah milik istri LAZ senilai Rp 3,3 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
KPK Amankan Barang Bukti Senilai Rp 9,06 Miliar di OTT Bupati Lombok Barat
Berita Foto
Keterangan Pers KPK Terkait OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
Plt Direktur Penindakan KPK, Achmad Taufik Husein bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat keterangan pers di KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Juli 2026
Keterangan Pers KPK Terkait OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
Indonesia
KPK Ungkap Skema Korupsi Proyek Lombok Barat, Bupati Lalu Ahmad Zaini Diduga Nikmati Rp 10,8 Miliar
KPK membongkar skema korupsi proyek di Lombok Barat. Bupati Lalu Ahmad Zaini diduga menerima Rp 10,8 miliar.
Soffi Amira - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Ungkap Skema Korupsi Proyek Lombok Barat, Bupati Lalu Ahmad Zaini Diduga Nikmati Rp 10,8 Miliar
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Senilai Rp9,06 Miliar
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan) Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini di KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Juli 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Senilai Rp9,06 Miliar
Bagikan