Taufik Tegaskan Tidak Takut Koalisi Gerindra-PKS Bubar Rebutan Wagub DKI

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 20 September 2018
Taufik Tegaskan Tidak Takut Koalisi Gerindra-PKS Bubar Rebutan Wagub DKI

Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Foto: PIP-PKS RIYADH

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik terang-terangan menegaskan tidak takut PKS mengancam bubar dari koalisi dengan Gerindra di Pilpres 2019, jika dirinya tetap bersikukuh maju sebagai calon wakil gubernur (wagub) pengganti Sandiaga Uno.

"Enggak (takut bubar). Ini kan semua orang seakan-akan ditakuti gitu," kata Taufik, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (20/9).

Potensi ancaman PKS mundur dari koalisi dengan Gerindra merujuk kepada pernyataan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa kursi Wagub DKI wewenang dan hak PKS.

Taufik
Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik. MP/Asropih.

Petinggi Gerindra DKI itu meminta publik jangan memandang rendah kualitas PKS. Menurut Taufik, PKS sebagai partai besar takkan mundur dari komitmen hanya karena masalah jatah Wagub DKI.

"Koalisi nggak akan buyar. Tetap solid. Teman-teman ini jangan menganggap PKS itu partai yang 'kalo nggak begini terus dia lari', enggak PKS itu partai besar. Koalisi yang sudah ditentukan saya kira akan tetap berjalan," imbuh Wakil Ketua DPR DKI itu.

Meski demikian, Taufik tetap takkan memberikan jatah Wagub DKI ke PKS begitu saja. Dia malah menyarankan PKS untuk mengajukan calon mereka sendiri untuk dipilih di DPRD sesuai aturan yang ada dalam pemilihan Wagub DKI.

Sandiaga Uno saat masih menjabat Wagub DKI mendampingi Gubernur Anies Baswedan. MP/Rizki Fitrianto

Adapun mekanisme pengisian posisi wagub DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 orang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

"Gini loh kita pakai saja aturan yang ada di undang-undang. Kok ribet banget? Kalo saya sih enggak mau ribet," tandas Taufik. (Asp)

#Koalisi Gerindra-PKS #Taufik Gerindra #Prabowo Subianto #PKS #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Menurut Sugiono, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu diusut tuntas.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Bagikan