Taufik Heran Dana Parpol Lebih Kecil dari LSM


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kenaikan dana partai politik (parpol) sudah ditetapkan sejak era Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Kenaikan itu mencapai 10 kali lipat dari Rp 400 per suara menjadi Rp 4.000 per suara pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyayangkan dana parpol tersebut lebih kecil dibandingkan dengan dana hibah organisasi masyarakat (ormas).
Padahal, kata Taufik, kegiatan dari partai itu lebih banyak dan penting daripada kegiatan ormas.
"Karena bayangkan tadi dana parpol yang kami terima lebih rendah dari LSM," kata Taufik di Jakarta, Selasa (12/12).
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu mengatakan kenaikkan anggaran bantuan parpol pada APBD DKI 2018 masih terhitung wajar, "Wajar saja menurut saya," jelas Taufik.
Taufik menuturkan, kenaikan dana itu karena DKI itu merupakan daerah khusus. Lalu, di DKI juga tak ada DPRD kabupaten dan kota, sehingga biaya sebesar itu sudah pantas diterima untuk kepengurusan partai di Jakarta.
"Aturannya ada, aturannya misal di nasional bisa naik sampai Rp 1.000 sekian. Tetapi di Provinsi DKI khususnya, ada klausul berdasar kemampuan daerah. Kedua, kita kekhususannya tidak punya kabupaten atau kota," tungkasnya. (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Dituding Teken Kenaikan Dana Parpol, Djarot: Cek Aja
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
