Taufik Heran Dana Parpol Lebih Kecil dari LSM

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 12 Desember 2017
Taufik Heran Dana Parpol Lebih Kecil dari LSM

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kenaikan dana partai politik (parpol) sudah ditetapkan sejak era Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Kenaikan itu mencapai 10 kali lipat dari Rp 400 per suara menjadi Rp 4.000 per suara pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyayangkan dana parpol tersebut lebih kecil dibandingkan dengan dana hibah organisasi masyarakat (ormas).

Padahal, kata Taufik, kegiatan dari partai itu lebih banyak dan penting daripada kegiatan ormas.

"Karena bayangkan tadi dana parpol yang kami terima lebih rendah dari LSM," kata Taufik di Jakarta, Selasa (12/12).

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu mengatakan kenaikkan anggaran bantuan parpol pada APBD DKI 2018 masih terhitung wajar, "Wajar saja menurut saya," jelas Taufik.

Taufik menuturkan, kenaikan dana itu karena DKI itu merupakan daerah khusus. Lalu, di DKI juga tak ada DPRD kabupaten dan kota, sehingga biaya sebesar itu sudah pantas diterima untuk kepengurusan partai di Jakarta.

"Aturannya ada, aturannya misal di nasional bisa naik sampai Rp 1.000 sekian. Tetapi di Provinsi DKI khususnya, ada klausul berdasar kemampuan daerah. Kedua, kita kekhususannya tidak punya kabupaten atau kota," tungkasnya. (Asp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Dituding Teken Kenaikan Dana Parpol, Djarot: Cek Aja

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan #Dana Parpol
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan