Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kenaikan dana partai politik (parpol) sudah ditetapkan sejak era Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Kenaikan itu mencapai 10 kali lipat dari Rp 400 per suara menjadi Rp 4.000 per suara pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyayangkan dana parpol tersebut lebih kecil dibandingkan dengan dana hibah organisasi masyarakat (ormas).
Padahal, kata Taufik, kegiatan dari partai itu lebih banyak dan penting daripada kegiatan ormas.
"Karena bayangkan tadi dana parpol yang kami terima lebih rendah dari LSM," kata Taufik di Jakarta, Selasa (12/12).
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu mengatakan kenaikkan anggaran bantuan parpol pada APBD DKI 2018 masih terhitung wajar, "Wajar saja menurut saya," jelas Taufik.
Taufik menuturkan, kenaikan dana itu karena DKI itu merupakan daerah khusus. Lalu, di DKI juga tak ada DPRD kabupaten dan kota, sehingga biaya sebesar itu sudah pantas diterima untuk kepengurusan partai di Jakarta.
"Aturannya ada, aturannya misal di nasional bisa naik sampai Rp 1.000 sekian. Tetapi di Provinsi DKI khususnya, ada klausul berdasar kemampuan daerah. Kedua, kita kekhususannya tidak punya kabupaten atau kota," tungkasnya. (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Dituding Teken Kenaikan Dana Parpol, Djarot: Cek Aja
