Taufik Heran Dana Parpol Lebih Kecil dari LSM
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kenaikan dana partai politik (parpol) sudah ditetapkan sejak era Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Kenaikan itu mencapai 10 kali lipat dari Rp 400 per suara menjadi Rp 4.000 per suara pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyayangkan dana parpol tersebut lebih kecil dibandingkan dengan dana hibah organisasi masyarakat (ormas).
Padahal, kata Taufik, kegiatan dari partai itu lebih banyak dan penting daripada kegiatan ormas.
"Karena bayangkan tadi dana parpol yang kami terima lebih rendah dari LSM," kata Taufik di Jakarta, Selasa (12/12).
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu mengatakan kenaikkan anggaran bantuan parpol pada APBD DKI 2018 masih terhitung wajar, "Wajar saja menurut saya," jelas Taufik.
Taufik menuturkan, kenaikan dana itu karena DKI itu merupakan daerah khusus. Lalu, di DKI juga tak ada DPRD kabupaten dan kota, sehingga biaya sebesar itu sudah pantas diterima untuk kepengurusan partai di Jakarta.
"Aturannya ada, aturannya misal di nasional bisa naik sampai Rp 1.000 sekian. Tetapi di Provinsi DKI khususnya, ada klausul berdasar kemampuan daerah. Kedua, kita kekhususannya tidak punya kabupaten atau kota," tungkasnya. (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Dituding Teken Kenaikan Dana Parpol, Djarot: Cek Aja
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game