Taufik Gerindra Ragukan Status PKS Sebagai Partai Besar

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 31 Oktober 2018
Taufik Gerindra Ragukan Status PKS Sebagai Partai Besar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mempertanyakan status Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai besar jika benar lepas tangan memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 karena tidak mendapat jatah kursi Wagub DKI.

"Kalau saya sih kalau ada orang buat pernyataan (lepas tangan) itu menurut saya dia tidak menghargai partainya juga. Kan partai besar," kata Taufik di Jakarta, Rabu (31/10).

Menurut Taufik, PKs sebagai partai besar yang sudah mengikat janji memenangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 mendatang tentu takkan ingkar hanya karena dirinya nanti terpilih menggantikan posisi Sandiaga di Pemprov DKI. "PKS partai besar, Gerindra partai besar. Kalau partai besar tuh enggak akan goyah pada komitmen," tegas dia.

Penegaskan itu dilontarkan Taufik karena kader PKS di tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW) dan ranting se-Jakarta risih melihat Partai Gerindra menunjuk Taufik menjadi orang nomor dua di Jakarta.

Namun, Taufik tetap berencana mengundang PKS pada tanggal 5 November 2018 mendatang mendiskusikan polemik kandidat calon Wagub DKI Jakarta.

"Jadi gini kan diusung oleh dua partai, kemudian yang diusulkan harus dua nama. Nantilah hasil perundingannya. Setelah itu hasilnya diberikan ke gubernur. Lalu gubernur sampaikan ke DPRD lalu dilakukan pemilihan di paripurna," tandas dia.

pks
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, kader-kader PKS di tingkat DPW dan ranting se-Jakarta mulai berkomentar lepas tangan pada Pilpres 2019.

"Itu kan mengganggu iklim koalisi, khususnya di DKI. Kader di bawah sudah komentar, misalnya, 'Sudah urusan (pemilihan) presiden biar diurus Gerindra.' Itu kan sudah risih namanya," ujar Suhaimi. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #PKS #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan