Taufik Gerindra: Perebutan Kursi Wagub DKI Jangan Dibawa ke Tingkat Pusat
Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik. MP/Asropih.
MerahPutih.Com - Perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta memasuki babak baru. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kecewa berat dengan kebijakan Prabowo Subianto yang menyerahkan keputusan soal wagub kepada Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik.
Kader PKS yang semula mengklaim pemilik kursi wagub kini harus gigit jari. Akibatnya, Pengurus dan kader PKS DKI Jakarta mengancam tidak akan berjuang memenangkan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019, jika M Taufik jadi Wagub DKI Jakarta.
Muhammad Taufik pun meminta persoalan pengisian kursi orang nomor dua di Ibukota tersebut tidak dibawa ke tingkat pusat, dan selayaknya harus diselesaikan di tingkat wilayah.
"Ga usah bawa-bawa ketinggian deh. Ini kan urusan tingkat DPD. Yaelah, urusan wagub kan urusan DPD. Maksud saya ayo berunding duduk bareng, musyawarah. Pasti ada jalan keluar," ujar M Taufik di Jakarta, Rabu (31/10).
Untuk menyelesaikan polemik Wagub DKI, Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengaku, sudah bersurat kepada PKS untuk duduk bersama membahas kursi Wagub DKI pada 5 November 2018 mendatang.
"Kami udah bersurat ke PKS mengundang PKS tanggal 5 di kantor DPD Gerindra untuk duduk bareng mendiskusikan soal pencalonan wakil gubernur menggantikan pak Sandi," tuturnya.
Dalam pertemuan itu Taufik berharap ada pembahasa yang bisa menemukan jalan keluar polemik perebutan kursi Wagub DKI Jakarta.
"Tanggal 5 November, pukul 15.00 WIB. Rapatnya terbuka. Kita berunding ga ada yg kita tutup-tutupi. Kan kata pak Prabowo diserahkan kepada DPD. Memang begitulah kalau di Gerindra. Urusan wakil itu urusan DPD aja. Kasian yang atas dibawa-bawa," pungkasnya.(Asp)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dampak Kecelakaan Lion Air JT-610, Jumlah Penumpang Lion Air Anjlok
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Arahan Prabowo untuk Anggota DPR Fraksi Gerindra: Harus Mawas Diri dan Jaga Ucapan serta Perilaku