Tantangan ke Depan Kemenko PMK Kata Puan Maharani

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 25 Oktober 2019
Tantangan ke Depan Kemenko PMK Kata Puan Maharani

Ketua DPR Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menghadiri lepas sambut Menko PMK di Jakarta, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Anom Priha

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan tantangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditinggalkannya yaitu soal pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Tantangan ke depan bagi Menko PMK yang akan datang yaitu Pak Muhadjir Effendy adalah bagaimana kemudian pelaksanaan program prioritas yang akan datang terkait SDM unggul kemudian bisa berjalan dengan baik," kata Puan didampingi Muhadjir usai lepas sambut Menko PMK di Jakarta, Kamis (24/10), dikutip Antara.

Baca Juga:

Dibujuk Mega hingga Puan, Ternyata Ini Alasan Risma Tolak Tawaran Menteri

Selain itu, mantan Menko PMK mengatakan terdapat program pelaksanaan penyaluran bantuan bagi masyarakat melalui tiga kartu yang sesuai janji Presiden akan mulai dilaksanakan tahun 2020 seperti kartu sembako, kartu prakerja, dan kartu KIP kuliah.

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kanan) dalam acara lepas sambut Menteri Koordinator Bidang PMK di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Anom Prihantoro)
Ketua DPR Puan Maharani (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kanan) dalam acara lepas sambut Menteri Koordinator Bidang PMK di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Anom Prihantoro)

Dia mengatakan, program itu menjadi tanggung jawab Menko PMK baru untuk bisa mengkoordinasikan di kementerian yang dibawahi. Dengan begitu, menteri-menteri baru bisa melaksanakan program-program bukan hanya sent (terkirim) tapi juga delivered (tersampaikan dengan baik) ke lapangan.

Kemudian, Puan juga berharap estafet kepemimpinan di Kemenko PMK agar dapat melanjutkan upaya data cleansing (pembersihan data) penerima bantuan sehingga bisa lebih tepat sasaran.

Baca Juga:

Komjen Idham Azis Calon Kapolri, Puan: Segera Lakukan Proses 'Fit and Proper Test'

Tentu saja, lanjut dia, agar data-data yang ada dapat diselaraskan dengan program yang baru. Artinya dari data saat tersebut akan diperoleh informasi soal siapa yang saat ini menerima bantuan Program Keluarga Harapan atau bantuan kemudian juga akan mendapatkan kartu sembako.

Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Istimewa)
Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Istimewa)

"Soal cleansing data itu kan harus lihat, apakah penerima manfaat dari kartu-kartu itu, misalnya masih hidup, apakah orang tersebut masih ada, misalnya. Dan kartunya itu beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan bahwa sebaiknya bukan manfaatnya saja yang ditambah tapi kartunya tidak perlu diganti," katanya. (*)

Baca Juga:

Puan Maharani Restui Gibran Nyalon Wali Kota Solo

#Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Listyo Sigit sendiri dilantikan menjadi menjadi Kapolri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 27 Januari 2021 silam, alias sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan